Liputan6.com, Yangon - Pemilihan umum di Myanmar tahun ini diharapkan berlangsung bebas dan adil. Harapan ini disampaikan pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Melalui sebuah video yang diluncurkan ke dunia maya untuk memperingati ulang tahun ke-70, Suu Kyi mengatakan hasil pemilu akan menentukan arah masa depan Myanmar.
"Namun, Suu Kyi sama sekali tidak menyinggung masalah yang dihadapi kaum Rohingya dalam pesan video tersebut," tulis BBC, seperti dikutip pada Sabtu (20/6/2015).
Sejauh ini Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Suu Kyi, berkeyakinan akan memenangi sebagian besar kursi pada pemilihan parlemen. Tapi, dia menghadapi banyak kecaman beberapa bulan terakhir karena enggan mendukung kelompok minoritas Rohingya di Myanmar.
RUU Konstitusi Menghambat
Sementara itu, rancangan undang-undang atau RUU untuk mengamendemen konstitusi Myanmar dilaporkan berisi sebuah klausul yang mencegah Suu Kyi menjadi presiden. Suu Kyi sendiri menilai peraturan yang melarangnya mencalonkan diri menjadi presiden tidak adil dan tidak demokratis.
Selain menghalangi Suu Kyi terpilih sebagai presiden, RUU ini mempertahankan peran militer dalam politik dengan mengizinkan fraksi angkatan bersenjata untuk menguasai seperempat dari seluruh kursi parlemen.
Penerbitan RUU dilakukan setelah diadakannya perdebatan terbuka selama berbulan-bulan tentang reformasi politik di Myanmar. Rancangan ini hanya menunjukkan sedikit perubahan dibandingkan undang-undang dasar yang berlaku sebelumnya. (Ans/Mar)