Vanuatu Bantah Jadi Tuan Rumah Pangkalan Militer China

Liputan6.com, Port Vila - Vanuatu membantah melakukan pembicaraan dengan China untuk mendirikan pangkalan militer Tiongkok di wilayahnya.

Sebelumnya, sebuah media yang bernaung di bawah Fairfax melaporkan bahwa China mendekati Vanuatu untuk membangun pangkalan militer permanen di Pasifik Selatan. Laporan itu juga menyebutkan, China belum mengajukan permohonan secara resmi namun, kemungkinannya telah dibahas di "level tertinggi" Amerika Serikat dan Australia. Demikian seperti dilansir BBC, Selasa (10/4/2018).

Vanuatu memastikan pihaknya tidak tertarik untuk menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer asing.

"Tidak seorang pun di pemerintahan Vanuatu pernah bicara tentang pangkalan militer China di Vanuatu," ujar Mentero Luar Negeri Vanuatu Ralph Regenvanu kepada Australian Broadcasting Corporation.

"Kami adalah negara non-blok. Kami tidak tertarik dengan militerisasi," imbuhnya.

Regenvanu pun menambahkan bahwa dia "tidak terlalu senang dengan standar laporan di media Australia" tersebut.

"Saya berharap kebangkitan paranoia tentang China di Australia tidak digunakan untuk menghancurkan atau merendahkan hubungan baik Vanuatu dengan Australia," imbuhnya.

Laporan salah satu media Fairfax tersebut telah memicu polemik di Australia, yang berlokasi 2.000 km dari Vanuatu, tentang kemungkinan China menancapkan pengaruhnya di Pasifik Selatan. Beijing belum menanggapi laporan ini.

Tahun lalu, China diketahui mendirikan pangkalan militer perdananya di Djibouti. Otoritas China mengklaim bahwa pangkalan militer tersebut akan berfungsi sebagai pangkalan pendukung untuk kepentingan menjaga perdamaian dan bantuan kemanusiaan di kawasan Afrika dan Asia Barat.

Saksikan video pilihan berikut:

Vanuatu, negara yang terdiri dari lebih 80 pulau yang berada di antara Fiji dan Kaledonia Baru, sebelumnya dikabarkan mendukung posisi Beijing atas Laut China Selatan.

Negara kecil itu hanya memiliki populasi 250.000 jiwa dan dihadapkan pada sejumlah tantangan termasuk di antaranya kemiskinan dan cuaca ekstrem. Laporan salah satu media Fairfax menyebutkan, Beijing telah memberikan "dana pembangunan ratusan juta dolar" dan berjanji membangun tiga gedung pemerintahan di Vanuatu.

Lebih lanjut dituliskan, China kemungkinan akan mengejar perjanjian akses awal yang memungkinkan kapal-kapalnya merapat di Vanuatu sebelum akhirnya memperluas kehadirannya. Informasi tersebut dihimpun dari sejumlah sumber anonim.

Laporan yang sama mencantumkan bahwa para pejabat di Washington dan Canberra telah membahas isu pangkalan militer China di Vanuatu, namun rincian resmi tidak tersedia.

Merespons kabar ini, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengungkapkan keyakinannya bahwa negaranya tetap menjadi "mitra strategis pilihan Vanuatu". Meski demikian, Bishop tidak memungkiri bahwa terjadi peningkatan aktivitas Beijing di kawasan Pasifik.

Adapun Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan, negaranya "menentang militerisasi Pasifik Selatan secara umum".