Badan Pangan PBB Kejar Uluran Tangan RI untuk Program Bantuan Palestina

Liputan6.com, Jakarta - World Food Programme (WFP) tengah berupaya mengejar uluran tangan pemerintah dan entitas di Indonesia untuk ikut menyokong program bantuan Palestina yang mereka kelola, namun, tengah terkendala defisit dana menyusul pemotongan anggaran yang dialami salah satu badan pangan PBB itu.

Direktur Regional WFP Kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah dan Eropa Timur, Muhannad Hadi mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan Baznas dan akan berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah serta entitas dari Indonesia terkait hal tersebut.

"Hari ini kami sudah bertemu dengan Baznas Indonesia dan akan berbicara dengan pemerintah Indonesia. Kami harap pertemuan-pertemuan itu membuahkan hasil dan Indonesia bisa berkontribusi mengurangi penderitaan orang-orang yang terjebak dalam krisis dan peperangan ini," kata Hadi selepas menjadi pembicara di Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Hadi mengatakan, WFP mengalami defisit anggaran operasional senilai US$ 9 miliar pada awal 2019. Defisit itu menimbulkan efek domino, menyebabkan kekurangan dana berkisar US$ 57 juta untuk pengelolaan program sosial dan food aid mereka di Palestina.

Masalah itu menyebabkan sekitar 27.000 warga Palestina di Tepi Barat tidak lagi menerima bantuan melalui WFP sejak 1 Januari. Sedangkan sebanyak 165.000 orang lainnya, termasuk 110.000 di Jalur Gaza, hanya menerima 80 persen dari jumlah biasanya, Al Jazeera melaporkan.

Muhannad Hadi juga meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 untuk memberikan dukungan politik terhadap keberlangsungan operasi WFP --yang saat ini tengah memprioritaskan cakupan kerjanya di kawasan konflik di Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia Tengah.

"Saya harap keanggotan Indonesia di Dewan Keamanan mampu memberikan dukungan politik kepada WFP," jelas Hadi.

WFP sendiri telah berupaya melakukan banding pendanaan pada 19 Desember lalu, di mana hal itu membuahkan kontribusi tambahan dari Uni Eropa dan Swiss, meski jumlahnya tidak seberapa besar, kata Direktur WFP untuk Palestina Stephen Kearney.

Sejak itu, kata Muhannad Hadi, WFP juga telah mencari donor tambahan kepada pemerintah Arab Saudi, China, Jepang, Korea Selatan dan beberapa negara Eropa lainnya untuk menutup celah kekurangan dana, baik untuk program di Palestina maupun untuk keseluruhan operasional

"Kami harap defisit bisa tertutup," kata Hadi.

Menilik sejarah, sejak 1998, WFP telah membantu 15 juta orang di seluruh Indonesia, melalui direct food-aid, transfer berbasis uang tunai dan juga logistik. Bantuan ini termasuk untuk masyarakat yang terkena dampak Tsunami Samudra Hindia pada 2004, dan yang terakhir di Palu, Sulawesi Tengah.

WFP juga membeli sekitar US $600 juta komoditas makanan di Indonesia untuk didistribusikan sebagai bantuan di negara lain dalam satu dekade terakhir.

"Banyak yang telah berubah selama 50 tahun terakhir. Indonesia saat ini berada di antara 20 ekonomi teratas dunia, kurang dari 10 persen penduduknya miskin dan prevalensi kurang gizi kurang dari 8 persen," kata Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian Luar Negeri, Ronny Prasetyo Yuliantoro, dalam keterangannya, Minggu 9 Desember 2018.

Sementara itu, Direktur WFP untuk Indonesia, Anthea Webb mengungkapkan, telah banyak kemajuan yang dicapai Indonesia. Demikian pula kerja sama dengan WFP. Sejak 1960 hingga 2015, WFP mendistribusikan makanan untuk keluarga miskin dan yang terkena bencana di Indonesia.

“Pada 2016, WFP tidak lagi mendistribusikan makanan, tetapi mendukung upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi dan mempersiapkan diri untuk keadaan darurat,” kata dia.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, kawasan Tepi Barat mengalami kenaikan angka pengangguran sebanyak 18 persen dari tahun lalu, yang berarti mencapai lebih dari setengah jumlah penduduknya.

Beberapa warga Palestina di sana juga diketahui berupaya bekerja di Israel dengan harapan mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

Tetapi izin diperlukan untuk melakukan hal tersebut, dan Israel selektif dalam memilih siapa yang berhak diberi pekerjaan.

Sedangkan di Jalur Gaza, sekitar 80 persen dari dua juta penduduknya mengandalkan bantuan internasional.

Kawasan tersebut telah berada di bawah blokade Israel dan Mesir selama lebih dari satu dekade. Bahkan, Israel telah meluncurkan tiga serangan militer di wilayah itu sejak 2008, menyasar kelompok Hamas yang dinilainya sebagai pemberontak.

Di saat bersmaan, pemerintahan Donald Trump di AS dikabarkan telah memotong dana bantuan sekitar US$ 500 juta (setara Rp 7.06 triliun) bagi rakyat Palestina.