China Ancam Berperang Jika Ada Upaya Taiwan Merdeka

Liputan6.com, Beijing - Kementerian Pertahanan China memperingatkan bahwa negara itu siap berperang jika ada langkah menuju kemerdekaan Taiwan.

China juga menuduh Amerika Serikat (AS) merusak stabilitas global karena melakukan penjualan senjata ke Taiwan, demikian sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Rabu (24/7/2019).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan senjata yang diminta oleh Taiwan, termasuk tank dan rudal Stinger yang diperkirakan bernilai sekitar US$ 2,2 miliar, atau setara Rp 30,7 triliun.

China menanggapi dengan mengatakan akan memberlakukan sanksi terhadap perusahaan AS yang terlibat dalam kesepakatan semacam itu.

"China akan melakukan upaya terbesarnya untuk penyatuan kembali secara damai," kata juru bicara kementerian pertahanan setempat, Wu Qian.

"Namun, kami harus dengan tegas menunjukkan bahwa kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu," lanjut Wu menegaskan. "Militer China akan siap berperang untuk menjaga kedaulatan nasional, persatuan, dan integritas wilayah."

Amerika Serikat adalah pemasok senjata utama ke Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi patuh oleh China, namun tidak pernah menindaknya dengan penggunaan kekuatan militer.

Hingga saat ini, AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan, tetapi terikat oleh hukum untuk membantu negara pulau itu menyediakan sarana pertahanan diri.

Pemerintah China mengatakan AS telah "memicu persaingan intensif di antara negara-negara utama, yang secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanannya ... dan merusak stabilitas strategis global".

Pengeluaran pertahanan China akan mempertahankan pertumbuhan yang moderat dan stabil, tetapi itu relatif rendah, dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, tambahnya.

"Masih ada kesenjangan yang lebar antara pengeluaran pertahanan China dan persyaratan untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan," ujarnya.

Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam keras ancaman yang disampaikan oleh kemhan China.

"Perilaku provokatif Beijing ... telah serius melanggar prinsip perdamaian dalam hukum dan hubungan internasional, menantang keamanan dan ketertiban regional," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.

"Kami mendesak pemerintah China untuk melepaskan tindakan irasional dan jahat seperti penggunaan kekuatan, serta meningkatkan hubungan lintas selat dan menangani masalah termasuk Hong Kong secara rasional, sehingga dapat menjadi anggota regional yang bertanggung jawab," lanjutnya.