Australia Potong Pajak Penghasilan Warga karena Pandemi COVID-19

Canberra - Pemerintah Australia memberikan potongan pajak penghasilan ke warganya. Harapannya, uang itu bisa kembali dibelanjakan agar ekonomi terus berputar. 

Dilaporkan ABC Australia, Selasa (6/10/2020), Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg menyatakan pemotongan pajak tersebut diimplementasikan dalam tahun anggaran berjalan. Padahal, tadinya kebijakan itu baru akan diterapkan pada Juli 2022.

Pemerintah menyatakan pemotongan pajak penghasilan akan terlihat mulai Oktober dan diperhitungkan mendatangkan tambahan AU$1 2 miliar dalam pembayaran gaji 2020.

Pajak penghasilan di Australia menganut sistem progresif. Artinya, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi persentase pajaknya.

Dalam kebijakan pemotongan pajak ini, pajak penghasilan 19 persen bagi kelompok gaji minimal AU$ 37.000 per tahun dinaikan ke batas penghasilan AU$ 45.000 per tahun.

Sedangkan pajak penghasilan 32,5 persen bagi kelompok gaji minimal AU$ 90.000 per tahun, diubah ke batas AU$ 120.000 per tahun.

Artinya, mereka yang berpenghasilan antara AU$ 45.000 and AU$ 90.000 akan mendapatkan pengurangan pajak sebesar AU$ 1.080.

Sedangkan mereka yang berpenghasilan lebih dari AU$ 90.000 juga bisa hemat hingga AU$ 2.565 lewat kebijakan ini.

Semakin tinggi gajinya, semakin maksimal pula manfaat yang didapatkan dari kebijakan ini. Menurut informasi yang diperoleh ABC, karena tahun anggaran sudah berjalan selama empat bulan, maka perhitungannya akan diimplementasikan ke sisa delapan bulan penggajian.

Sebagai contoh, pekerja Australia yang bergaji AU$ 85.000 akan mendapatkan tambahan pemasukan AU$ 42 setiap dua minggu selama 12 bulan.

Tapi karena implementasinya sisa delapan bulan, maka pemerintah akan menambah menjadi AU$ 63 setiap dua minggu selama delapan bulan ke depan.

Barulah pada tahun anggaran berikut, tambahan gaji ini dikembalikan menjadi AU$ 42 setiap dua minggu.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pemerintah menyatakan tambahan gaji akibat pemotongan pajak penghasilan diharapkan akan dibelanjakan kembali ke dalam perekonomian.

Menteri Josh sebelumnya menjelaskan mengapa kebijakan pemotongan pajak sangat tepat saat ini.

"Kami mempertimbangkan hal ini dan waktu penerapakannya, sebab kami ingin mendorong naiknya permintaan, konsumsi, dan menambah dana segar di masyarakat. Makanya kami mengambil kebijakan ini," ujar Frydenberg.

Data dari Deloitte Access Economics menunjukkan meningkatnya tabungan masyarakat akibat kondisi yang tidak pasti di tengah pandemi.

Lembaga tersebut menyatakan meskipun kebijakan pemotongan pajak cukup baik, namun tidak menjamin masyarakat akan terdorong untuk meningkatkan belanja.

Sementara Australian Council of Social Service menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini.

Menurut Cassandra Goldie, direktur utama dari lembaga tersebut, tunjangan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah justru yang perlu ditambah.

APBN yang diumumkan Selasa malam juga akan mengimplementasikan belanja infrastruktur dan mencatatkan defisit terbesar.

Dengan pertambahan ratusan ribu orang yang kehilangan pekerjaan saat ini, APBN diproyeksikan untuk melakukan belanja besar-besaran demi mengatasi dampak pandemi.

Pada bulan Juli, Pemerintah Australia memperkirakan akan terjadi defisit dalam APBN 2020/21 sebesar AU$ 184 miliar.

Namun fokus APBN kali ini yaitu berupaya mengembalikan warga masyarakat untuk kembali mendapatkan pekerjaan.

"Ini menjadi fokus pertama, kedua dan ketiga. Semuanya tentang lapangan kerja," kata Menteri Josh di Canberra kemarin.

Salah satu upaya ke sana yaitu mempercepat proyek-proyek infrastruktur senilai AU$ 7,5 miliar.

Menanggapi pengumuman APBN, Partai Buruh yang beroposisi juga telah menyiapkan versi APBN mereka.

Pemimpin Oposisi Leader Anthony Albanese menyebut APBN versi pemerintahan Liberal ini seharusnya menjadi APBN terakhir kedua sebelum pemilu berikutnya.

"Kami akan terus mengawasi pemerintah. Rakyat menghendaki kami untuk tetap konstruktif selama pandemi. Kami akan sampaikan alternatif," ujarnya.