Uzbekistan Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB untuk Pertama Kali

Liputan6.com, New York - Uzbekistan terpilih menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB periode 2021-2023. Uzbekistan merupakan perwakilan dari Asia Tengah yang terpilih.

Negara-negara lain yang terpilih adalah Bolivia, China, Pantai Gading, Kuba, Prancis, Gabon, Malawi, Meksiko, Nepal, Pakistan, Rusia, Senegal, Ukraina, dan Inggris.

Berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar Uzbekistan di Indonesia, Kamis (15/10/2020), Uzbekistan mendapat dukungan dari 169 negara. Ini juga pertama kalinya Uzbekistan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Nominasi Uzbekistan di Dewan HAM PBB merupakan bagian dari Program Negara Uzbekistan pada 2017-2021 yang diadaptasi oleh Presiden Shavkat Mirziyoyev. Perlindungan HAM dijadikan sebagai salah satu prioritas Uzbekistan.

Pemerintah Uzbekistan berkata keanggotaan di Dewan HAM PBB merupakan tanda pengakuan komunitas internasional pada perlindungan HAM di Uzbekistan. Uzbekistan juga menjamin akan memberikan kontribusi besar pada aktivitas Dewan HAM PBB. 

Kerajaan Arab Saudi mencoba bergabung ke Dewan HAM PBB, namun gagal. Sementara, China mendapat periode keempat di dewan tersebut setelah sempat menjabat pada 2006, 2009, 2013, dan 2016. 

Dewan HAM PBB didirikan pada 2006. Indonesia juga sudah menjabat selama empat kali pada  2006-2007 (founding member), 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev menyatakan bahwa pandemi global Corona COVID-19 telah sangat mengubah hubungan internasional.

Hal itu disampaikan oleh presiden Shavkat Mirziyoyev dalam Sidang Umum PBB, demikian disampaikan dalam rilis dari Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta yang diterima Liputan6.com pada Kamis 24 September 2020. 

"Keadaan terkini terkait dampak Virus Corona COVD-19 sedang menguji kredibilitas kerja sama multilateral dan bilateral, bagaimana masyarakat internasional dapat dan mau menangani masalah mengatasi pandemi," ujar Shavkat Mirziyoyev.

"Di saat yang sama, situasi seputar Corona COVID-19 tentunya menguji kemampuan negara-negara nasional dengan institusi politiknya untuk menangani krisis yang sedang terjadi."

"Dari perspektif analisis politik, kemampuan menangani efektiftivitas situasi saat ini lebih pada legitimasi, lebih lanjut dari sistem politik atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik tersebut."

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75 ini dianggap oleh Presiden Uzbekistan sebagai kesempatan yang baik untuk melihat kemampuan negara-negara dalam menangani masalah-masalah terkini, sekaligus menyaksikan komitmen mereka terhadap agenda-agenda internasional.

"Pengujian kredibilitas negara dan kelompok negara memiliki beberapa variabel, di antaranya yang paling penting adalah kemampuan untuk menjamin tanggung jawab sosial ekonomi dan ketahanan pangan dari dan oleh negara," ujar Shavkat Mirziyoyev.