Bila Nasionalisasi Vaksin COVID-19 Terjadi, Pakar Kesehatan Ungkap Dampak Buruknya

Liputan6.com, Jakarta - Akses vaksin COVID-19 bagi semua negara dianggap penting untuk pemulihan internasional. Namun, tiap negara memiliki kapasitas berbeda untuk membuat vaksin.

WHO telah menggagas program COVAX bersama mitra internasional seperti CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) agar distribusi vaksin terjamin ke semua negara.

Hal itu penting untuk menghindari "nasionalisasi vaksin", yakni mengutamakan kepentingan satu negara dalam memberi vaksin. Elen Høeg, Senior Policy Manager di CEPI, mengingatkan bahwa virus COVID-19 tidak mengenal batas negara sehingga pembagian vaksin harus merata. 

"Menelantarkan negara yang tak punya kemampuan membayar itu bermasalah secara nasional bagi negara itu, tetapi juga untuk seluruh dunia karena virusnya tak mengenal perbatasan," ujar Elen Høeg di acara Global Townhall yang digelar FPCI, Jumat (20/11/2020). 

Wanita itu menyebut jika vaksin COVID-19 diutamakan negara ekonomi maju saja, maka angka kematian yang bisa dihindari hanya 33 persen. Bila vaksinnya disebar secara merata berdasarkan populasi, maka bisa melesat hingga 61 persen.

Negara lain seperti Inggris dan Australia juga memakai argumen serupa, yakni membantu negara-negara lain supaya pemulihan global semakin cepat usai pandemi COVID-19.  

"Akses yang hadir kepada negara ekonomi tinggi, menengah, dan bawah akan menyelematkan nyawa, ekonomi, dan membuat kita mengakhiri pandemi dengan cara seterbaik mungkin," ucap Elen. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih enggan menyebutkan kandidat vaksin Covid-19 yang akan didatangkan ke Indonesia. Namun, dia menegaskan, pemerintah hanya membeli dan memakai vaksin Covid-19 yang telah terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita akan membeli vaksin itu dari perusahaan, merek yang ada di dalam daftar list-nya WHO. Saya enggak berbicara mereknya apa. Asal sudah ada di dalam list-nya WHO, itu yang akan kita berikan (ke masyarakat)," jelas Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 18 November 2020. 

Menurut dia, pemerintah mengupayakan vaksin Covid-19 masuk ke Indonesia pada November atau paling lambat Desember 2020. Namun, vaksin Covid-19 harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan setibanya di Indonesia.

Salah satunya, vaksin Covid-19 harus mengantongi izin Emergency Use of Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses ini setidaknya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu.

"Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang digelar secara virtual, Minggu 15 November 2020.

Dia pun mencontohkan, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa mendatang.

"Di kawasan Asia Tenggara, belajar dari pandemi ini, kita berusaha bangun sistem dan mekanisme kawasan seperti ASEAN Response Fund for Covid-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergencies, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework," kata Jokowi.

Dia pun berharap, PBB mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. "PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia khususnya dalam melawan pandemi," ungkap Jokowi.

Menurut dia, dengan pandemi Covid-19 ini, dirinya berkeyakinan, ada pemahaman untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional dan regional. "Kami yakin, perbaikan pada sistem kesehatan nasional dan regional dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perbaikan tatanan kesehatan global," jelas Jokowi.