Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Tak Bertindak Atasi Kudeta Myanmar, Langkah PPB Diragukan Rakyat Myanmar

Utusan khusus PBB untuk Myanmar berkata kepercayaan Myanmar ke PBB mulai pudar akibat tidak adanya tindakan.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 06 Mar 2021, 16:00 WIB

Diterbitkan 06 Mar 2021, 16:00 WIB

FOTO: Aksi Protes Kudeta Militer Myanmar Terus Berlanjut

Pengunjuk rasa antikudeta memberikan penghormatan tiga jari selama demonstrasi dekat Stasiun Kereta Api Mandalay di Mandalay, Myanmar, Senin (22/2/2021. Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, masyarakat Myanmar masih terus menggelar protes. (AP Photo)

Liputan6.com, New York City - Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, masih terus meminta agar dunia internasional bertindak untuk mengatasi situasi di Myanmar. Ia memperingatkan bahwa rakyat perlahan mulai tak percaya PBB.

"Harapan yang mereka taruh pada PBB dan keanggotaannya sedang memudar," ujar Christine seperti dilansir situs UN News, Sabtu (6/3/2021).

"Saya setiap hari mendapatkan sekitar 2.000 pesan yang meminta aksi internasional untuk menangkis serangan yang nyata terhadap kehendak rakyat Myanmar dan prinsip-prinsip demokrasi," lanjutnya.

Christine Schraner Burgener berkata intens berkomunikasi dengan berbagai komunitas di Myanmar, termasuk PNS. Ia menyebut mereka semua sebagai pahlawan dan protektor dari demokrasi Myanmar.

Ia lantas meminta agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan terhadap aksi militer Myanmar. Hingga kini, lebih dari 50 orang sudah meninggal di Myanmar akibat demonstrasi, termasuk mahasiswi.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Rapat DK PBB Terkait Kudeta Myanmar

Dubes Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memuji langkah Dewan Keamanan PBB yang disebutnya "melaksanakan pertemuan tertutup guna membahas situasi dan aksi protes di Myanmar yang telah menelan banyak korban" --menyusul kudeta militer terhadap pemerintahan sipil 1 Februari 2021.

Brugener menyambut langkah itu, menambahkan bahwa "persatuan Anda sangat dibutuhkan atas situasi di Myanmar" guna mendukung hasil pemilihan umum Myanmar pada November 2020 silam.

"Sangat penting bahwa Dewan ini tegas dan koheren dalam menempatkan pasukan keamanan pada pemberitahuan dan berdiri dengan rakyat Myanmar dengan tegas, untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas" katanya, yang dengan luar biasa mengembalikan partai pemimpin yang dipenjara Aung San Suu Kyi untuk berkuasa.

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield juga telah mengecam tindakan militer di Myanmar. Ia menyebut aksi anti-demokrasi yang terjadi tidak bisa diterima.