Ribuan Orang Protes ke Gedung Putih, Tuntut Hak Aborsi

Liputan6.com, Washington D.C - Ribuan orang berkumpul di ibukota AS pada hari Sabtu, berbaris melalui hujan lebat dan mempertaruhkan penangkapan untuk memprotes pembalikan hak aborsi bulan lalu.

Dikutip BBC, Minggu (10/7/2022), demonstrasi itu terjadi dua minggu setelah Mahkamah Agung mencabut Roe v Wade - putusan yang menjamin akses aborsi secara nasional selama hampir 50 tahun.

Meneriakkan "kami tidak akan kembali", pengunjuk rasa berkumpul di Gedung Putih, dengan beberapa mengikat diri ke gerbang di luar.

Diperkirakan 10.000 orang berkumpul dari seluruh AS, kata penyelenggara.

Lauren Pierce, 33, seorang pengacara dari Dallas, termasuk di antara mereka, melakukan perjalanan sekitar 2.100 km untuk menghadiri demonstrasi.

"Tidak ada, bagi saya, yang lebih layak diperjuangkan daripada tujuan ini - hak dasar kita untuk memiliki otonomi tubuh," katanya. 

"Jika itu berarti mengambil ruang dan ditangkap, maka saya pikir itu sepadan." 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Negara bagian asal Pierce di Texas adalah salah satu dari 10 negara bagian AS di mana aborsi telah dilarang. Setidaknya selusin negara bagian lain diperkirakan akan menyusul.

Juru kampanye anti-aborsi, banyak dari mereka yang melihat aborsi sebagai "pembunuhan", telah merayakan keputusan pengadilan dan kesempatan untuk melarang prosedur tersebut di sebagian besar negara.

Pierce mengatakan dia mulai mendengar tentang orang-orang Texas yang tiba-tiba mendapati diri mereka tanpa perawatan reproduksi. 

"Kami diblokir," kata Pierce, seperti banyak orang lain yang berkumpul di Gedung Putih, menyatakan frustrasi dengan Presiden Joe Biden dan pemerintahannya karena tidak berbuat lebih banyak untuk melindungi akses aborsi. 

Memang, selama acara Sabtu yang diselenggarakan oleh Women's March, penyebutan partai Demokrat Biden menarik banyak ejekan seperti halnya penyebutan Partai Republik.

Pada hari Jumat, menghadapi tekanan dari kaum progresif, Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan departemen kesehatannya untuk melindungi perawatan aborsi, termasuk akses ke aborsi obat dan kontrasepsi darurat, dan perlindungan untuk privasi pasien. 

Tapi kekuasaan presiden terbatas. Dia tidak dapat memaksakan melalui undang-undang di Kongres dan dia tidak dapat membatalkan keputusan Mahkamah Agung, yang sekarang menjadi mayoritas konservatif 6-3.

"Kami tahu ada batasan pada otoritasnya, tetapi kami ingin dia mendorong otoritas itu hingga batasnya," kata Rachel O'Leary Carmona, direktur eksekutif Women's March.

Namun, Carmona mengatakan perintah itu merupakan langkah pertama yang penting.

"Kami menyerukan kepada Presiden Biden untuk terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi aborsi secara nasional," katanya. 

"Dan jika dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi dari balik mejanya, dia harus turun ke jalan.

"Tetapi bagi banyak pendukung pro-pilihan, pemerintahan Biden telah gagal memenuhi momen setelah pembalikan bersejarah dalam hak-hak perempuan.

"Ini pertama kalinya hak konstitusional dicabut," kata Helen Miller (56) dari Virginia. 

"Kami di sini untuk putri kami, anak-anak kami, hidup kami."