Menlu Retno Marsudi: ARF Ancaman Non-Tradisional Jangan Dilupakan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan, Ancaman non tradisional, seperti krisis energi, krisis pangan, jangan dilupakan untuk diberi perhatian di tengah situasi tantangan keamanan.

''Ancaman non tradisional, seperti krisis energi, krisis pangan, jangan dilupakan untuk diberi perhatian di tengah situasi tantangan keamanan, karena isu terkait pangan dan energi sangat terkait dengan kepentingan rakyat", kata Menlu Retno dalam pertemuan ARF di Phnom Penh, tanggal 5 Agustus 2022.

Pertemuan ARF ini merupakan pertemuan terakhir dalam rangkaian pertemuan AMM/PMC, demikian dikutip dari laman Kemlu.go.id, Jumat (5/8/2022).

Dalam pernyataannya, Menlu Indonesia memulai dengan tiga pertanyaan:

''Pertama, apakah konflik yang terjadi di Kawasan lain dapat terjadi di Kawasan kita. Menlu sampaikan kemungkinan hal itu dapat terjadi.''

''Kedua, apakah ketegangan yang ada saat ini di berbagai bagian dunia dapat meningkat dan memburuk. Menlu sampaikan bahwa kemungkinan itu ada.''

''Ketiga, dengan situasi ini, apa yang harus dilakukan oleh dunia?''

Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan tiga saran:

- Pertama, terus perkuat dialog dan paradigma kolaborasi.

- Kedua, terus perkuat penghormatan terhadap hukum-hukum internasional; dan

- Ketiga, jangan melupakan bahwa selain menghadapi tantangan tradisional terkait keamanan, dunia tidak boleh lupa mengenai tantangan non-tradisional. Tantangan ini penting untuk terus diatasi melalui kerja sama karena menyangkut langsung kepentingan rakyat.

Para Menlu peserta ARF menegaskan urgensi ARF tetap menjadi forum yang berperan dalam meningkatkan saling pengertian dan saling percaya serta transparansi di kawasan.

Pertemuan juga telah mengadopsi beberapa dokumen, termasuk ARF Statement to Promote Peace, Stability and Prosperity in the Region through Preventive Measures. Dalam dokumen ini, Indonesia berhasil untuk pertama kalinya membuat rujukan AOIP di dalam ARF. Statement mengakui pentingnya prinsip dan tujuan AOIP di dalam ARF. Indonesia akan terus bangun kesadaran mitra mengenai pentingnya AOIP, termasuk nantinya dalam pemajuan kerja sama nyata di ARF berdasarkan area prioritas AOIP.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Indonesia hadir dalam pertemuan ASEAN-Republic of Korea (RoK) Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Phnom Penh pada Kamis 4 Agustus 2022.

Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting ASEAN. Selama pandemi, kemitraan ASEAN-Korsel telah bekerja dengan baik dalam penanganan pandemi. Ke depan, kemitraan ini penting untuk ditingkatkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Menlu RI Retno Marsudi menekankan pentingnya kemitraan ASEAN-Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi hijau.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, dalam pertemuan, Indonesia memfokuskan pada kerja sama di bidang ekonomi hijau, termasuk transisi energi.

"Transisi energi bukan merupakan hal yang mudah. Diperlukan kerja sama investasi besar dan alih teknologi. Indonesia sampaikan apresiasi kontribusi Korea Selatan terhadap ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF)," ujar Menlu Retno dalam pertemuan tersebut seperti dikutip dari situs Kemlu RI, Kamis (4/8/2022).

ACGF adalah inisiatif dana infrastruktur ASEAN yang mendukung negara-negara Asia Tenggara melalui bantuan teknis dan pendanaan proyek infrastruktur berkelanjutan. 

Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan bahwa investasi untuk teknologi rendah karbon dan proyek-proyek energi terbarukan sangat penting artinya, sejalan dengan komitmen Korsel mengenai Green New Deal.

Salah satu investasi yang memiliki masa depan yang baik adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. ASEAN-Korsel sedang merencanakan diselenggarakannya ASEAN-RoK Carbon Dialogue, di mana para pihak dapat melakukan tukar pikiran mengenai perencanaan kebijakan carbon pricing.

Sebagai penutup Menlu Retno sampaikan bahwa kemitraan ASEAN-Korsel harus menjadi bagian dari solusi tantangan yang dihadapi kawasan dan dunia.

Sebelumnya Indonesia hadir dalam Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) atau konferensi untuk mengkaji perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dilangsungkan di markas PBB, New York. Pertemuan ke 10 itu dimulai pada Senin 1 Agustus 2022 dan akan berlangsung hingga 26 Agustus mendatang.

Menurut VOA Indonesia, Kamis (4/8/2022), sebanyak 191 negara yang menandatangani perjanjian itu mengkaji urgensi perjanjian penting. Termasuk Indonesia, yang secara khusus menyampaikan apa yang disebut sebagai "Indonesian Paper" yang merinci risiko dan konsekuensi program pengembangan kapal selam bertenaga nuklir yang sempat menimbulkan pro dan kontra.

Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Tri Tharyat, yang sekaligus memimpin delegasi Indonesia dalam forum itu, mengatakan dokumen berjudul "Nuclear Naval Propulsion" itu dimaksudkan membangun kesadaran tentang potensi risiko program nuklir dan perlunya pengaturan mekanisme pelaporan dan pengawasan. Indonesia juga mendesak pemusnahan segera senjata nuklir dan pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Senjata nuklir menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia dan keselamatan umat manusia. Karenanya, Indonesia mendesak agar senjata nuklir dimusnahkan secepatnya. Sementara itu, pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai perlu didorong.

"Selama 52 tahun, NPT telah menjadi jangkar dalam upaya perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Dunia menanti negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menjalankan langkah-langkah efektif guna mencapai perlucutan senjata," kata Tri Tharyat seperti dikutip dari situs Kemlu RI.

Namun sayangnya, upaya menuju ke sana belum terlihat. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu status siaga nuklir dinaikkan dan transparansi oleh negara-negara pemilik senjata nuklir berkurang.