Komunitas Muslim Rusia Unjuk Rasa Tolak Perintah Wamil

Liputan6.com, Makhachkala - Kebijakan wajib militer (wamil) di Rusia masih terus menghadapi gelombang demo. Terkini, komunitas Muslim di Dagestan ikut turun ke jalan. Pada sebuah video yang viral di Twitter, seorang polisi pun dikejar-kejar. 

Akun resmi pemerintah Ukraina ikut menyebar video ini. Tampak sekelompok hijaber berteriak yel-yel bahwa Rusia memang menyerang Ukraina.

"Kami tidak buta! Rusia menyerang Ukraina. Rusia di tanah orang asing. Jangan berperang!" tulis akun pemernitah Ukraina yang menerjemahkan ucapan para pendemo, dikutip Senin (26/9/2022).

«We are not blind! Russia attacked Ukraine. Russia is on foreign soil. No to war!” Dagestan women protest Putin’s criminal mobilization. We thank them for their bravery and urge others to join. Do not let Putin pay for his failed military adventures with lives of your close ones. pic.twitter.com/B1Q63SYbGV

— Ukraine / Україна (@Ukraine) September 25, 2022

A group of women successfully chases away a lone policeman at an anti-mobilisation protest in Dagestan https://t.co/TBCl9khPGK pic.twitter.com/jwJLqVPIcO

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 25, 2022

Berdasarkan laporan BBC, gambaran warga Dagestan yang demo melawan aparat merupakan hal yang cukup langka. 

Ketika polisi mencoba menangkap seorang anak muda, para wanita pun langsung menjerit dan melerai. Anak muda itu berhasil lepas.

Subscribe👉TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvazMakhachkala. Dagestan. No war!!! Rally of women against mobilization and war!!! #Дагестан #Dagestan #Махачкала #Makhachkala pic.twitter.com/SoottCLTzn

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) September 25, 2022

Para wanita juga menolak retorika akan mati syahid di peperangan ini.

"A shahid (martyr) does not die for Putin"May Allah raise the status of our mothers and sisters in Dagestan, ameen! pic.twitter.com/JVfiNaz8Oj

— Borz (@Borz4562) September 25, 2022

Kelompok HAM Rusia, OVD-Info, menyebut ada lebih dari 100 orang yang ditangkap saat unjuk rasa di Makhachkala, ibu kota Dagestan. OVD-Info pun khawatir terhadap bagaimana aparat memperlakukan pengunjuk rasa.

Sebelummnya dilaporkan, pemerintah Rusia bersiap secara resmi mengklaim wilayah-wilayah Ukraina. Proses pengangkatan (accession) itu rencananya dilakukan Rusia pada 30 September 2022.

Wilayah yang akan diklaim adalah Donetsk, Luhansk (Lugansk), Kherson dan Zaporozhye yang sudah menggelar referendum. Para pemimpin internasional menyebut referendum tersebut bersifat tipu-tipu.

Rusia tetap akan mengklaim wilayah-wilayah tersebut berdasarkan hasil referendum yang telah dilakukan pada Jumat (23/9).

"Menimbang hasil awal referendum-referendum dan kesiapan Rusia untuk mengakui mereka, pengangkatan wilayah-wilayah tersebut kemungkinan besar terjadi paling awal 30 September," ujar seorang anggota parlemen Rusia kepada media pemerintah Rusia, TASS, Minggu (25/9).

Ada kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin akan ikut serta, meski belum ada kepastian.

Deputi kepala faksi Partai Demokrat Liberal Rusia, Yaroslav Nilov, berkata bahwa anggota Duma (parlemen Rusia) belum diberitahu mengenai rencana-rencana tersebut. Namun, ia mengakui ada acara penting pada 30 September 2022. Anggota parlemen lantas diminta melakukan tes COVID-19.

"Para senator telah dibertahu untuk lolos tes PCR sebanyak tiga kali agar bisa ikut serta pada acara penting di 30 September," ujar Yaroslav Nilov.

Referendum di Donetsk, Luhansk (Lugansk), Kherson dan Zaporozhye terjadi di tengah invasi Rusia. Pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz telah mengecam referendum tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga berkata referendum tersebut tidak akan memberikan dampak hukum apa-apa. 

Ini bukan pertama kalinya Rusia merebut wilayah Ukraina melalui "referendum". Pada 2014, Rusia juga melakukan hal yang sama pada Krimea, namun tidak diakui komunitas internasional.

Presiden Prancis Emmanuel Macron berapi-api saat pidato di Sidang Majelis Umum PBB 2022 di New York. Ia pun dan mengingatkan dunia agar tidak cuek terkait Perang Rusia-Ukraina. 

Pasalnya, Presiden Macron khawatir Rusia akan menyerang daerah lain juga setelah negara tetangganya sendiri.  

"Hari ini di Eropa, tetapi mungkin besok di Asia, di Afrika, atau Amerika Latin," ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron di Markas PBB, disiarkan situs resmi UN, Kamis (22/9).

Presiden Macron juga berkata bahwa Mahkamah Internasional telah menetapkan invasi Rusia sebagai hal yang ilegal, serta agar Rusia mundur dari Ukraina.

Lebih lanjut, Presiden Macron bahkan menyebut Rusia membangkitkan lagi imperialisme ketika menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

"Apa yang kita lihat pada 24 Februari adalah kembali ke imperialisme dan kolonialisme. Prancis menolak hal tersebut dan terus mengupayakan perdamaian" ujar Presiden Prancis. 

Delegasi Rusia tampak tidak berekspresi ketika mendengar pidato Presiden Emmanuel Macron. 

Presiden Macron turut menyorot langkah "referendum" Rusia di wilayah-wilayah Ukraina yang dibombardir dan diduduki.

Sejauh ini, perdamaian Rusia-Ukraina masih belum kunjung tercapai. Ukraina meminta agar Rusia melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Presiden Macron lantas berkata siap terus membantu Ukraina secara kemanusiaan dan militer.

Moskow memulai pemanggilan pasukan wajib pada Kamis (22 September) untuk mencoba meningkatkan upaya perang di Ukraina, dengan pihak berwenang mengatakan ribuan orang secara sukarela bahkan ketika orang-orang Rusia melarikan diri dari negara itu untuk menghindari paksaan untuk berperang.

Rekaman amatir yang diposting di media sosial sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi pasukan cadangan dimaksudkan untuk menunjukkan ratusan warga Rusia di seluruh negeri menanggapi panggilan militer. 

Dilansir Channel News Asia, Jumat (23/9), perintah itu dilakukan saat wilayah Ukraina yang dikuasai Moskow akan memberikan suara dalam beberapa hari mendatang mengenai apakah akan menjadi bagian dari Rusia dalam referendum yang disebut sebagai perampasan tanah yang tidak sah oleh Kyiv dan sekutunya.

Moskow mengambil langkah-langkah ini setelah pasukan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut Kharkiv, yang telah dilihat sebagai titik balik yang mungkin dalam perang tujuh bulan yang telah menemui jalan buntu.

Militer Rusia mengatakan pada hari Kamis bahwa setidaknya 10.000 orang telah mengajukan diri untuk bertempur dalam 24 jam sejak perintah itu, tetapi banyak juga yang bergegas meninggalkan Rusia sebelum mereka diminta untuk bergabung.