China Ungkap Sanksi Bagi Negara yang Berlakukan Tes Wajib COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Kasus COVID-19 di China dilaporkan tengah melonjak menyusul pelonggaran aturan "nol-COVID". Salah satu yang jadi perhatian adalah izin untuk bepergian ke luar negeri dan langkah pembukaan perbatasan Tiongkok.

Pihak berwenang di sejumlah negara akhirnya memutuskan untuk  memberlakukan dan mempertimbangkan pembatasan bagi pelancong dari China, lantaran khawatir terhadap peningkatan kembali kasus COVID-19 dan varian baru Virus Corona.

Pantauan Liputan6.com hingga Senin (9/1/2022), sudah ada sekitar 18 negara yang menerapkan aturan pembatasan terhadap pelancong dari China.

China merespons aturan tersebut, mengecam aturan wajib tes COVID-19 terhadap warganya atau mereka yang bepergian dari China ke sejumlah negara. Beijing menyebutnya sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Mengutip AFP, China pada Selasa 3 Januari 2023, Beijing mengutuk persyaratan tes COVID-19 baru oleh sekitar selusin negara pada penumpang yang bepergian ke luar negeri dari wilayahnya, memperingatkan "tindakan balasan" sebagai tanggapan.

"Beberapa negara telah mengambil pembatasan masuk yang hanya menargetkan pelancong Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning dalam pengarahan reguler.

"Ini tidak memiliki dasar ilmiah dan beberapa praktik tidak dapat diterima," tambahnya, memperingatkan China dapat "mengambil tindakan balasan berdasarkan prinsip timbal balik."

Saat ditanya tindakan balasan seperti apa yang akan diambil Beijing untuk merespons negara-negara dengan pembatasan COVID-19 terhadap pengunjung dari China, perwakilan dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengungkap gambarannya.

"Sebenarnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China telah mengatakan bahwa China hanya akan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan prinsip timbal balik," tegas Konselor Qiu Xinli melalui panggilan telepon kepada Liputan6.com baru-baru ini.

Menurut saya, sambung Konselor Qiu Xinli, itu bukan sanksi atau semacamnya. "Saya ingin menekankan bahwa sejak COVID-19 dimulai, China selalu menempatkan rakyat dan kehidupan mereka di atas segalanya."

"Kami telah melakukan upaya terbaik untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat dan mengoordinasikan respons COVID-19 secara efektif dengan pembangunan ekonomi dan sosial," ucapnya.

"Pemerintah Tiongkok telah mengambil kebijakan dan tindakan yang bertanggung jawab, melakukan yang terbaik dan memberikan kontribusi penting untuk melindungi kehidupan dan kesehatan rakyat Tiongkok, serta mempromosikan solidaritas global melawan pandemi dan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi dunia," imbuhnya.

Ia melanjutkan, "sejumlah kecil negara dengan sengaja membesar-besarkan dan bahkan salah mengartikan penyesuaian tindakan respons COVID-19 China, namun menutup mata terhadap kekurangan dan harga mahal yang harus dibayar dalam respons COVID-19 negara mereka sendiri."

"Kami sangat berharap fokusnya adalah pada penanggulangan virus daripada mempolitisasi masalah COVID-19 dan negara-negara itu seharusnya dapat meningkatkan solidaritas serta melakukan upaya bersama untuk mengalahkan pandemi sejak dini," papar Konselor Qiu Xinli.

Konselor Qiu Xinli mengatakan, sejak COVID-19 dimulai tiga tahun lalu, pemerintah Tiongkok selalu mengutamakan rakyat dan kehidupan mereka di atas segalanya. "Kami telah mencurahkan semua upaya dan sumber daya kami untuk melindungi kehidupan dan kesehatan setiap orang Tiongkok, yang memungkinkan kami untuk bertahan dari setiap gelombang epidemi, dan membawa bangsa melewati masa sulit ketika virus mendatangkan malapetaka paling mematikan. Secara global, China memiliki tingkat kasus parah dan kematian terendah."

Menurutnya, Tiongkok secara aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional melawan pandemi dan segera bergabung dalam respons internasional terhadap tantangan COVID-19.

"China mengusulkan visi Komunitas Kesehatan Global untuk semua, memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya, memastikan stabilitas rantai pasokan antiepidemi global, dan secara aktif memajukan kerja sama internasional dalam vaksin untuk berkontribusi dalam perang global melawan COVID-19."

"China adalah negara pertama yang mengumumkan, menjadikan vaksin sebagai barang publik global, mendukung pembebasan hak kekayaan intelektual atas vaksin COVID-19, dan melakukan produksi bersama vaksin dengan negara berkembang. China telah memasok lebih dari 2,2 miliar dosis vaksin ke lebih dari 120 negara dan organisasi internasional."

Berdasarkan perubahan terbaru dalam situasi COVID-19 dan keadaan yang dihadapi tanggapan kami, imbuh Qiu Xinli, otoritas yang berwenang di Tiongkok menurutnya telah membagikan informasi secara tepat waktu, terbuka, dan transparan sesuai dengan undang-undang, dan secara aktif berkomunikasi dengan WHO. 

"Dengan varian Omicron yang jauh lebih tidak patogen dan mematikan, kapasitas perawatan, pengujian, dan vaksinasi China terus meningkat, pemerintah China telah mengambil inisiatif untuk menyempurnakan langkah-langkah respons COVID-19 mengingat situasi yang berkembang, dan mengoordinasikan respons COVID-19 secara efektif dengan pembangunan ekonomi dan sosial," tuturnya.

"Baru-baru ini, kami mengeluarkan langkah-langkah untuk menangani COVID-19 sebagai penyakit menular Kelas-B alih-alih Kelas-A, mengalihkan fokus tanggapan kami dari membendung infeksi menjadi mencegah kasus parah dan menjaga kesehatan, serta mengadopsi langkah-langkah sementara untuk perjalanan lintas batas, yang masuk akal dan dibenarkan," jelasnya lagi.

Keputusan China untuk menyesuaikan tindakan pencegahan COVID-19, menurutnya, merupakan penyesuaian pengoptimalan proaktif, yang dilakukan secara ilmiah berdasarkan penilaian karakteristik virus dan situasi epidemi, serta mengacu pada praktik pencegahan epidemi di negara lain.

"Keputusan ini berbasis sains, tepat waktu, dan perlu. Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak epidemi pada pembangunan ekonomi dan sosial semaksimal mungkin."

"Diyakini bahwa dengan pelepasan akumulasi permintaan dan efek kebijakan, ekonomi Tiongkok akan tumbuh pesat dan fundamental jangka panjang yang sehat tidak akan berubah, yang akan mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat."

Menurutnya, Pemerintah China percaya bahwa bagi semua negara, langkah-langkah respons COVID-19 harus berbasis sains dan proporsional, serta berlaku sama untuk orang-orang di semua negara tanpa memengaruhi perjalanan dan pertukaran serta kerja sama orang-ke-orang sebagaimana mestinya.

Tiongkok, sambungnya lagi, akan terus beradaptasi dan menyesuaikan langkah-langkah respons COVID-19 sehubungan dengan situasi COVID-19 terbaru, dan meningkatkan komunikasi dengan komunitas internasional lainnya dan bekerja sama untuk menang atas COVID-19. Selain itu juga memfasilitasi keamanan dan keselamatan perjalanan lintas batas yang tertib dari warga negara Tiongkok dan asing serta pertukaran dan kerja sama internasional dengan lebih baik.