Taiwan Minta Dukungan Rakyat Indonesia Agar Bisa Berpartisipasi di PBB

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Dagang Taipei di Jakarta (TETO) John Chen meminta dukungan rakyat Indonesia agar Taiwan dapat berpartisipasi di PBB.

Dalam pernyataan tertulisnya, John Chen mengatakan bahwa Sidang Majelis Umum PBB ke-78 telah diselenggarakan di New York pada 5 September 2023.

"Pada kesempatan ini saya kembali meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar Taiwan, yang berpenduduk 23 juta jiwa, dapat ikut serta dalam PBB," kata John Chen dalam keterangannya seperti yang diterima Liputan6.com dari TETO Jakarta, Selasa (19/9/2023).

"Dengan bergabung dalam PBB, Taiwan dapat bersama dengan negara-negara lain menjaga perdamaian dan keamanan global, meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat, dan bekerja sama serta memberikan kontribusi dalam mengatasi berbagai isu global seperti memerangi perubahan iklim, dan bersama-sama mencapai agenda global PBB yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)."

John Chen juga menyoroti invasi Rusia ke Ukraina yang membawa kehancuran dan kematian. Menurutnya, perang tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan melanggar prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai yang tertuang dalam piagam PBB.

"Krisis kemanusiaan dan dampak ekonomi yang disebabkan perang Rusia-Ukraina juga mengingatkan seluruh dunia bahwa krisis perang di era globalisasi ini akan berdampak global, dan sampai saat ini Taiwan masih menghadapi ancaman besar dari ekspansi China," kata John Chen.

John Chen menyebut pemerintahan China bisa saja mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Taiwan.

"Kekuatan militernya terus berkembang dan Beijing semakin aktif dalam menunjukkan kekuatan militernya untuk mengintimidasi Taiwan, termasuk mengirimkan jet tempur dan kapal perang melintasi garis tengah selat Taiwan."

"Saat ini terdapat lebih dari 400.000 warga negara Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan. Mereka mendapat perlindungan yang sangat baik dan menikmati jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang sama seperti warga negara Taiwan. Jika keamanan Taiwan terancam maka akan berdampak juga pada keamanan WNI di Taiwan."

John Chen kemudian menilai bahwa upaya ekspansi China tidak hanya terbatas pada Taiwan. Ia menyebut China mengirimkan milisi maritim dan kapal penangkap ikan bersenjata ke Laut China Timur dan Laut China Selatan, dan menggunakan aktivitas operasi zona abu-abu untuk melakukan ekspansi.

"China baru-baru ini merilis Peta Standar China Edisi 2023, dan peta tersebut mencakup wilayah yang masih menjadi sengketa dengan negara tetangga dan dengan keras menegaskan klaim wilayahnya," kata John Chen.

"China juga telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon di Samudera Pasifik Selatan dan mengambil pelabuhan di teluk Benggala dan tempat lain di Samudera Hindia untuk penggunaan militer di masa depan. Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa perdamaian akan menjadi semakin sulit dipertahankan." John Chen juga meminta agar semua pihak bisa menjaga perdamaian dan stabilitas selat Taiwan adalah demi kepentingan terbaik semua pihak.

Pengaruh Taiwan Untuk Dunia

Sekitar separuh dari lalu lintas kapal kontainer di seluruh dunia melintasi selat Taiwan setiap hari.

Taiwan memproduksi sebagian besar semikonduktor yang dibutuhkan dunia dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan global.

Setiap konflik yang terjadi di selat Taiwan akan menimbulkan dampak bagi perekonomian global, demikian kata John Chen. "Pemimpin internasional menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan bagi keamanan global, dan untuk menghindari konflik diperlukan partisipasi dan dialog serta yang terpenting adalah persatuan."

"PBB adalah platform terbaik untuk dialog global, namun karena kesalahan penafsiran China terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 2758, menyebabkan Taiwan masih dikecualikan dari PBB. Resolusi tersebut tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China (PRC), atau memberikan hak kepada PRC untuk mewakili rakyat Taiwan di PBB dan badan khusus lain," kata John Chen.

Ia mengklaim, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang solidaritas internasional Taiwan (Taiwan International Solidarity Act) pada Juli tahun ini yang menyebutkan bahwa Resolusi Majelis Umum PBB 2758 hanya membahas masalah keterwakilan China dan tidak melibatkan Taiwan.

"China menyamakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dengan apa yang disebut “prinsip satu China”, secara sewenang-wenang memaksakan posisi politik China di PBB untuk menghalangi partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional."

"Pemegang paspor Taiwan saat ini bahkan tidak diizinkan untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan internasional dan pers Taiwan juga tidak bisa mendapatkan kartu pers untuk wawancara. Perlakuan diskriminatif ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar universalitas dan hak asasi manusia yang ditekankan pada saat pendirian PBB."

Lebih lanjut, John Chen mengatakan Taiwan dan Indonesia menghormati nilai-nilai universal seperti demokrasi, supremasi hukum dan hormat terhadap hak asasi manusia.

"Sejak Taiwan menerapkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada tahun 2016, Taiwan terus meningkatkan hubungan kerja sama secara menyeluruh dengan Indonesia."

"Dengan menandatangani berbagai nota kesepahaman dan rencana kerja sama, Taiwan dan Indonesia terus memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang termasuk perdagangan, pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, pendidikan dan pelatihan, penerbangan sipil dan teknologi."

Taiwan merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-10 dan negara penanam modal terbesar ke-14 (jika ditambahkan investasi ke Indonesia melalui negara ketiga, maka Taiwan akan masuk dalam 5 besar negara penanam modal).

"Di Indonesia terdapat lebih dari 20.000 diaspora dan pengusaha Taiwan yang berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, membantu pembangunan ekonomi dan sosial. Mereka hidup harmonis dengan masyarakat Indonesia dan bersama-sama memberikan kontribusi terhadap demokrasi, kebebasan, kestabilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia."

Sidang Majelis Umum PBB ke-78 dengan tema “Membangun Kembali Kepercayaan dan Menghidupkan Kembali Solidaritas Global” diharapkan dapat menyelesaikan banyak masalah mendesak, seperti kesehatan global dan iklim ekstrim, melalui solidaritas, persatuan dan upaya bersama.

"Taiwan memiliki keinginan dan kemampuan untuk berkontribusi terhadap isu-isu yang menjadi perhatian global. Taiwan adalah mitra kerja sama global yang sangat diperlukan."

"Kami meminta dukungan Indonesia dan sahabat dari seluruh lapisan masyarakat di dunia untuk secara tegas mendukung keikutsertaan Taiwan dalam PBB agar Taiwan dapat terus memberikan kontribusi positif di era pasca-pandemi."

"Kami juga menyerukan kepada PBB untuk tetap berpegang pada komitmen tidak meninggalkan siapa pun, menerima Taiwan untuk ikut dalam PBB, dan tidak mengecualikan Taiwan dari diskusi dan pertemuan mengenai isu-isu yang memerlukan kerja sama global. Hal ini bukan hanya mengenai hak masyarakat Taiwan, tetapi juga akan membantu menciptakan dunia yang lebih aman, lebih adil dan lebih berkelanjutan di seluruh dunia."