Indonesia Kutuk Keras Agresi Israel, Cecar PBB Soal Krisis di Gaza: Kapan Dewan Keamanan Akan Menghentikan Perang dan Pendudukan Ilegal?

Liputan6.com, New York - Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB segera bertindak menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi.

Setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari DK PBB berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza. Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza.

"Saya ingin mengingatkan bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang," ungkap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi dalam High-Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah di New York (24/10/2023), seperti dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI).

Menlu Retno juga mengatakan bahwa DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif, sementara pada saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa.

"Saya ingin bertanya bagaimana DK PBB akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK PBB akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?" cecar Menlu Retno dalam forum tersebut.

Dia menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.

"Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK PBB mengambil langkah?" tanya Menlu Retno.

Menlu Retno menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera.

Melalui OKI, ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.

Indonesia mendesak segera dilakukannya tiga hal, yaitu:

"Diam di tengah desingan peluru dan ledakan roket yang memekakkan telinga adalah sangat mengerikan. Dukungan mutlak terhadap salah satu pihak telah memicu penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas," tegas Menlu Retno.

Dia menambahkan, "Menjadi kewajiban kolektif kita untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum tereskalasi menjadi bencana kawasan dan global."

Menlu Retno menuturkan bahwa lebih dari 2 juta nyawa warga Gaza terancam karena tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar.

"Konvoi bantuan kemanusiaan terkendala dan terancam oleh baku tembak. DK harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional," tutur Menlu Retno.

"Tolong gunakan kekuatan besar Anda untuk kemanusiaan. Warga Palestina berhak memperoleh hak dan perlakuan yang setara. Kita semua manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus tolak pengusiran warga Palestina. Jangan sampai tragedi 1948 kembali terjadi," ungkap Menlu Retno.

"DK memiliki kekuatan besar dan dengan kekuatan besar maka tanggung jawab juga besar untuk mengatasi situasi di Gaza dan akar masalahnya, serta memastikan terwujudnya solusi dua-negara."