Indonesia Desak Pembentukan Komisi Independen untuk Usut Serangan Israel ke Rumah Sakit hingga Tempat Ibadah di Gaza

Liputan6.com, New York - Indonesia mendesak diterapkannya tiga plus satu langkah konkret terkait perang Hamas Vs Israel. Hal tersebut disuarakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi di mimbar Sidang Majelis Umum (SMU) PBB darurat di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (26/10/2023).

Sidang tersebut membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.

"Pertama, menghentikan agresi untuk mencegah terus berjatuhannya korban sipil. SMU PBB harus mendesak segera dilakukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi. Kita juga harus bisa mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari," tegas Menlu Retno.

"Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza."

Kedua, sebut Menlu Retno, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan warga sipil. Indonesia mendesak SMU PBB dan badan-badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.

Upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Menilik kerusakan yang ditimbulkan, bantuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.

"Oleh karena itu, SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi sukarela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan," ungkap Menlu Retno.

Ketiga, menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel agar warga Palestina pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar dan air dibatasi.

"Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman," ujar Menlu Retno.

Sementara itu, yang dimaksud dengan plus satunya adalah mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Menlu Retno menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi.

Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua negara harus dimulai kembali. Upaya sistematis Israel untuk membuat negosiasi jadi tidak relevan harus dihentikan.

"Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina," tandas Menlu Retno seraya mengajak peserta SMU PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina (General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).

Sebelumnya, Indonesia telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan aksi nyata guna menghentikan kekerasan di Gaza. Kali ini, Menlu Retno turut meminta agar negara anggota PBB menggunakan hati demi membela keadilan dan kemanusiaan.

"Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun, tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit," kata Menlu Retno.

Menlu Retno mengatakan, dunia seolah menolak melihat kenyataan terjadinya petaka di Gaza.

"Padahal sampai hari ini serangan dan pembantaian di Gaza masih terus berlanjut. Di tengah bencana ini, sangat disayangkan DK PBB gagal mengambil langkah yang diperlukan," kata Menlu Retno.

"Untuk itu, SMU PBB harus dapat menjalankan peran yang gagal dijalankan oleh DK PBB. SMU PBB harus membuktikan bahwa penduduk PBB menjunjung tinggi martabat dan nyawa manusia."

Indonesia, ujar Menlu Retno, sekali lagi mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza.

"Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional," tutur Menlu Retno.

Menlu Retno menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera.

Melalui OKI, ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.

Indonesia mendesak segera dilakukannya tiga hal, yaitu:

1. Seruan Bersama untuk Gencatan Senjata Segera
2. Memprioritaskan Akses Kemanusiaan
3. Kemanusiaan Harus Dikembalikan