Donald Tusk Jadi PM Polandia, Pemerintahan Baru yang Akhiri Kekuasan 8 Tahun Sayap Kanan Dilantik Rabu 13 Desember 2023

Liputan6.com, Warsawa - Donald Tusk ditunjuk jadi perdana menteri (PM) Polandia yang baru.

Mengutip laporan BBC, Selasa (12/12/2023), Parlemen Polandia telah memberikan mandat kepada mantan Perdana Menteri Donald Tusk untuk membentuk pemerintahan koalisi baru.

Pemerintahan baru akan dilantik di istana presiden oleh Presiden Andrzei Duda pada Rabu 13 Desember.

Hal ini akan mengakhiri kekuasaan delapan tahun partai nasionalis sayap kanan, Law and Justice (PiS), yang berulang kali berselisih dengan otoritas Uni Eropa. Namun, Tusk mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi janjinya untuk membatalkan dampak aturan PiS.

Koalisi sentris Tusk memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilu bulan Oktober namun belum mampu menjabat sampai sekarang.

PiS, yang dipimpin oleh Mateusz Morawiecki, muncul sebagai partai terbesar setelah pemilu, namun partai-partai lain menolak untuk bekerja sama dan tidak mampu memperoleh mayoritas di parlemen.

Morawiecki kehilangan mosi percaya pada hari Senin (11/12), sehingga membuka jalan bagi Tusk untuk kembali berkuasa.

Donald Tusk sebelumnya menjabat sebagai PM Polandia antara tahun 2007 dan 2014, kemudian menjadi presiden Dewan Eropa.

Pemilu bulan Oktober menunjukkan koalisinya yang pro-UE memenangkan mayoritas kursi dengan rekor jumlah pemilih lebih dari 70%.

Pengelompokan ini terdiri dari tiga partai, Civic Coalition (KO), pimpinan Donald Tusk, Partai Third Way dan Left.

Anggota parlemen dari koalisi meneriakkan nama Tusk dan menyanyikan lagu kebangsaan setelah pemungutan suara untuk menunjuknya sebagai perdana menteri.

Di antara mereka yang diperkirakan akan dicalonkan untuk kabinet baru adalah Radoslaw Sikorski, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah pemerintahan Tusk.

Harapan terhadap koalisi baru sangat tinggi. Pemerintahan baru telah berjanji untuk memulihkan independensi peradilan, yang dikatakan telah dirusak secara sistematis pada pemerintahan sebelumnya.

"Kami sedang berupaya... melakukan serangkaian tindakan yang akan memulihkan supremasi hukum semaksimal mungkin," kata Tusk.

Ia juga berjanji untuk membuka blokir dana Uni Eropa sebesar €36 miliar (£30 miliar) yang ditujukan untuk Polandia, namun Brussel menolak untuk mengeluarkannya karena masalah supremasi hukum.

Keputusan pengadilan tahun 2020 yang melarang aborsi di hampir semua kasus juga akan dibatalkan, katanya, sementara perlindungan terhadap kelompok LGBT akan diperkuat.

Laporan BBC menyebut, keputusan Presiden Duda untuk mencalonkan Mateusz Morawiecki --pimpinan partai mayoritas PiS yang muncul sebagai partai terbesar setelah pemilu -- untuk membentuk pemerintahan tanpa harapan memenangkan mosi percaya menunjukkan bahwa presiden, yang akan menjabat hingga tahun 2025, bermaksud menghalangi rencana Tusk.

Untuk menjadi undang-undang, rancangan undang-undang yang disetujui oleh parlemen harus ditandatangani oleh Duda, yang dapat memveto rancangan tersebut. Koalisi Tusk tidak mempunyai cukup anggota parlemen untuk membatalkan veto presiden.​

Sebelumnya, Polandia dilanda skandal Visa.

Ketua majelis tinggi parlemen Polandia Tomasz Grodzki telah meminta pemerintah untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang meningkatnya skandal uang tunai untuk visa.

Laporan BBC yang dikutip Sabtu (16/9/2023) menyebut bahwa Tomasz Grodzki mengatakan isu ini merusak reputasi internasional negaranya sebagai negara demokrasi yang bertanggung jawab.

Sejauh ini pihak pemerintah Polandia hanya merilis sedikit rincian, namun laporan media mengatakan para migran membayar hingga USD 5.000 atau sekitar Rp76,8 juta masing-masing untuk mempercepat permohonan visa kerja mereka.

Tujuh orang telah didakwa sejauh ini, tetapi tidak satupun yang merupakan pejabat publik.

Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Piotr Wawrzyk dipecat pekan lalu menyusul tuduhan tersebut. Pemecatannya terjadi pada hari yang sama ketika Anti-Corruption Bureau (CBA) atau Biro Anti-Korupsi Polandia melakukan penggeledahan di kementerian luar negeri.

Direktur layanan hukumnya juga telah dipecat.

Kementerian tersebut, yang sedang menghadapi audit sehubungan dengan skandal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya akan mengakhiri semua kontrak bagi perusahaan outsourcing yang menangani permohonan visa sejak tahun 2011.

Anggota parlemen oposisi mengatakan sebanyak 250.000 visa untuk orang-orang dari Asia dan Afrika dikeluarkan secara tidak teratur oleh perusahaan outsourcing. Kendati demikian pihak pemerintah tidak setuju dengan angka ini dan mengatakan hanya beberapa ratus saja yang dikeluarkan.

"Siapa pun yang ingin pergi dari Afrika ke Polandia pergi ke kedutaan kami, membeli visa yang dicap di stan khusus, mengisi rinciannya dan berangkat! Kebijakan migrasi Law and Justice party (PiS) atau Partai Hukum dan Keadilan [partai yang berkuasa]," tulis Donald Tusk, pemimpin partai oposisi Civic Platform, di X (sebelumnya Twitter).

Selengkapnya di sini...

Jauh sebelum itu, PM Polandia sebelumnya, Mateusz Morawiecki di hadapan anggota Parlemen Eropa membela putusan pengadilan tinggi negaranya yang kontroversial tentang supremasi hukum UE. Ia bahkan menuduh blok itu melakukan "pemerasan."

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyampaikan pembelaan saat menjawab pertanyaan anggota Parlemen Eropa pada Selasa (19/10), tentang putusan Mahkamah Konstitusi negaranya yang menantang keutamaan hukum Uni Eropa (UE).

Di hadapan anggota Parlemen Eropa, PM Polandia Mateusz Morawiecki membela putusan pengadilan tinggi negaranya yang kontroversial tentang supremasi hukum UE. Ia bahkan menuduh blok itu melakukan "pemerasan."

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyampaikan pembelaan saat menjawab pertanyaan anggota Parlemen Eropa pada Selasa (19/10), tentang putusan Mahkamah Konstitusi negaranya yang menantang keutamaan hukum Uni Eropa (UE).

Pengadilan tinggi Polandia itu sebelumnya memutuskan pada 7 Oktober bahwa sebagian dari hukum Uni Eropa "tidak sesuai” dengan konstitusi negara, sehingga memberikan keutamaan kepada hukum nasional, demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Kamis (21/10/2021).

Putusan ini telah dikritik secara luas oleh Komisi Eropa dan beberapa negara anggota, termasuk Prancis dan Jerman. Putusan tersebut juga memicu aksi unjuk rasa di seluruh Polandia karena dikhawatirkan dapat menjadi langkah pertama bagi Polandia untuk meninggalkan Eropa.

Selengkapnya klik di sini...