Thailand Resmi Luncurkan Visa Digital Nomad, Apa Saja Syaratnya?

Liputan6.com, Jakarta - Pernah punya impian tinggal di Thailand? Visa digital nomad bisa menjadi kesempatan Anda. Pemohon visa juga dapat menghabiskan masa tinggalnya untuk belajar tinju muay Thai atau masakan Thailand.

Mengutip dari laman Euronews, Kamis, 6 Juni 2024, Thailand telah lama menjadi basis populer bagi para digital nomaden. Visa digital nomad yang telah lama ditunggu-tunggu di negara ini akhirnya diluncurkan, memberikan orang kesempatan untuk bekerja jarak jauh dari Thailand hingga satu tahun.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Chai Wacharonke ketika mengumumkan kebijakan tersebut mengatakan, Visa Destinasi Thailand (DTV) menargetkan para pengembara digital, seperti pekerja jarak jauh dan pekerja lepas.

Visa multiple-entry ini berlaku selama lima tahun dan dapat digunakan untuk masa tinggal hingga 180 hari, dengan kemungkinan diperpanjang hingga 180 hari berikutnya. Sebelumnya, sebagian besar wisatawan Eropa dapat mengunjungi negara tersebut dengan bebas visa selama 30 hari, dengan peluang untuk memperpanjang masa tinggal mereka selama 30 hari berikutnya.

Namun, mereka tidak diizinkan bekerja selama tinggal di Thailand. Seperti diumumkan juru bicara pemerintah, visa ini tidak hanya berlaku untuk pekerja lepas dan pekerja jarak jauh, tetapi juga mereka yang mengikuti pelatihan di negara tersebut, termasuk pengunjung yang mengikuti kursus masakan Thailand, seni bela diri tradisional tinju Thailand (muay Thai), atau pelatihan olahraga lainnya. Mereka yang tampil di festival musik, menghadiri seminar, atau mencari perawatan medis juga mungkin memenuhi syarat.

Pasangan dan anak-anak yang menjadi tanggungan pemegang DTV juga dilindungi oleh visa. Biaya pendaftaran untuk visa nomaden digital Thailand adalah 10.000 baht Thailand atau setara Rp4,4 juta.

Diketahui Thailand turun 11 peringkat dalam peringkat indeks pengembangan perjalanan dan pariwisata terbaru Forum Ekonomi Dunia (WEF), yang dirilis bulan lalu, terutama karena infrastruktur dan layanan yang tidak memadai. Namun demikian, dalam serangkaian langkah yang diumumkan bersamaan dengan DTV, negara tersebut menyusun rencana untuk meningkatkan kualitas pariwisata.

Pada Juni ini, skema perpanjangan visanya kini berlaku di 93 negara dan wilayah, naik dari sebelumnya 57 negara. Hal ini memungkinkan masa tinggal hingga 60 hari untuk tujuan pariwisata dan urusan bisnis jangka pendek, naik dari 30 hari sebelumnya.

Negara-negara baru yang memenuhi syarat antara lain Albania, Kroasia, Kosovo, dan Maroko. Sebanyak 31 negara lainnya dapat menerima visa pariwisata 15 hari pada saat kedatangan di bandara di Thailand, naik dari sebelumnya 19 negara.

Pelajar asing juga akan diizinkan tinggal selama satu tahun setelah lulus untuk memberikan waktu mencari pekerjaan, padahal sebelumnya mereka diharuskan segera meninggalkan negara tersebut. Ada kabar baik bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun yang mencari masa pensiun yang cerah. Persyaratan sebelumnya untuk memiliki perlindungan asuransi senilai 3 juta THB atau setara Rp1,3 miliar kini telah dikurangi menjadi hanya 440,000 THB atau setara Rp195 juta. 

Sebelumnya, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin kembali mengungkapkan rencana negaranya untuk menggenjot sektor pariwisata dalam negerinya. Ia berambisi untuk mendapatkan kesepakatan bebas visa dengan negara-negara Uni Eropa lewat pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis.

Dikutip dari The Thaiger, Kamis, 14 Maret 2024, dalam jumpa pers bersama dengan Macron, Srettha menyatakan bahwa topik utama diskusi adalah inisiatif bebas visa yang diperkirakan akan dipertimbangkan setelah pemilihan Parlemen Eropa yang dijadwalkan pada tahun ini. PM Thailand berusia 62 tahun itu optimistis bahwa kesepakatan bebas visa dengan Uni Eropa tidak hanya akan berkontribusi pada sektor pariwisata negaranya, namun juga menjadi batu loncatan untuk kolaborasi di berbagai sektor.

"Inisiatif perjalanan bebas visa tidak diragukan lagi akan memperkuat hubungan baik antar-negara, meningkatkan pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Merespons hal itu, Presiden Macron mengakui upaya Thailand dan menyatakan kesiapan Prancis untuk memberikan dukungan. "Kami siap mendukung inisiatif ini karena demi kepentingan kedua negara," ucap Macron.

Usulan perjanjian perdagangan bebas antara Thailand dan UE juga menjadi poin utama diskusi dalam pertemuan tersebut. PM Srettha dan Macron sepakat bahwa pembahasan perjanjian yang diperkirakan akan selesai dalam 18 bulan ke depan, akan secara signifikan meningkatkan hubungan perdagangan antara Thailand dan Uni Eropa.

Di luar itu, Thailand dan Prancis juga membahas peluang kerja sama di bidang militer dan perdagangan. Salah satu potensi sinergi yang jadi sorotan adalah penggabungan sutra Thailand ke dalam industri fesyen Prancis.

Kedua pemimpin membahas kemungkinan mengintegrasikan sutra Thailand ke dalam industri fesyen Prancis. Mereka juga menyoroti hal tersebut sebagai potensi kolaborasi yang akan saling menguntungkan kedua negara.