Politisi Demokrat: Jaksa Agung Jokowi Sebaiknya Bukan Orang Partai

Liputan6.com, Jakarta - Nama jaksa agung pengganti Basrief Arief masih belum diumumkan Presiden Jokowi. Pria yang kini menyandang jabatan sebagai orang nomor 1 di Indonesia itu pun diingatkan untuk hati-hati dalam memilih calon jaksa agung.

"Itu memang hak prerogatifnya Presiden. Meskipun demikian, Presiden tidak boleh sembarangan memilih tokoh," kata anggota Komisi III DPR, Benny K Harman di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Benny menilai, sebaiknya jaksa agung tak berasal dari unsur partai politik. Menurut politisi Partai Demokrat itu, jaksa agung lebih baik dipilih dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang birokrasi kejaksaan.

"(Jaksa agung harus) Mengetahui secara persis problem utama yang dihadapi oleh kejaksaan selama ini," tutur dia.

"Sebaiknya jangan orang partai. Saya bukan bilang fisik partai itu tidak bagus. Tetapi lihat track record-nya. Intinya, terbebas dari kepentingan politik. Orang yang non-partai saja bisa terikat dengan partai, apalagi yang memang dari partai," ujar Benny.

Selain itu, Benny berharap calon jaksa agung pilihan Jokowi memiliki kemampuan untuk menjadikan kejaksaan sebagai institusi hakim yang paling depan dalam menghadapi masalah hukum yang utama.

"Ya itu kasus-kasus korupsi dan juga kasus pidana umum lain. Karena itu jaksa agung harus mampu menjadikan institusi ini (Kejaksaan) sebagai lembaga penegak hukum yang independen," tutur dia.

Hingga detik ini, sejumlah nama calon jaksa agung berseliweran. Di antara yang terkuat, yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan M Yusuf, dan politisi Partai Nasdem HM Prasetyo. (Yus)