Ketua DPRD DKI Dukung Ahok Beli Gedung Kementerian BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berniat menjual Gedung Kementerian BUMN yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Niat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeli gedung tersebut didukung Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio menilai, lahan yang saat ini menjadi kantor pusat Kementerian BUMN tersebut cukup luas dan bila dibeli Pemprov DKI dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Atau juga menjadi lokasi usaha produktif bagi para pelaku usaha kecil menengah atau UKM di Jakarta.

"Boleh juga, ya kalau itu untuk kepentingan DKI ya sepakat saja. Mungkin itu untuk ruang terbuka hijau atau untuk PKL, kan kita kurang selama ini. Ini kan supaya bagaimana menata PKL, kalau nambah RTH kan juga perlu lahan yang banyak,‎" ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).

"Makanya kita mau beli lahan sebanyak-sebanyaknya di Jakarta ini untuk kepentingan masyarakat," tandas Prasetio.

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya menawarkan gedung Kementerian BUMN kepada Gubernur Ahok untuk dibeli Pemprov DKI Jakarta. "Kalau mau, saya tawarkan ke Pak Ahok (Gedung Kementerian BUMN), kan ini sederet, jadi mungkin pas," ujar dia, Jakarta, Senin 15 Desember lalu.

‎Bila gedung itu terjual, Rini Soemarno mengaku akan mencari kantor baru yang berstatus sewa. Menurut mantan ketua Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu, dengan jumlah pegawai yang hanya 250 orang, Kementerian BUMN hanya perlu memiliki kantor maksimal 3 lantai.

"Ya nanti bisa cari mana kantor BUMN yang besar, masih ada yang kosong, kami di situ saja, kalau perlu kita sewa, 2-3 lantai saja cukup untuk kami," tegas dia.

Rini mengungkapkan, sistem sewa akan lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran Kementerian BUMN ketimbang memiliki gedung 25 lantai, tapi biaya maintenance-nya terlalu tinggi. "Tidak fair, kami selalu menggembar-gemborkan efisiensi di masing-masing BUMN, tapi kami sendiri tidak melakukan itu," tegas Rini Soemarno. (Rmn/Sss)