Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mempersilakan Pemerintah Singapura membantu menyelesaikan kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, dampak kabut asap ini mengganggu aktivitas di Negeri Singa itu.
"Singapura sudah siap membantu. Itu saya kira silakan, karena Singapura juga mengetahui bahwa bencana alam itu bisa terjadi di mana-mana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
"Singapura silakan ikut, karena efeknya juga ke Singapura. Jangankan Singapura, kita lebih-lebih tidak suka. Semua tidak suka. Kita usaha keras luar biasa," tambah dia.
JK mengatakan, penanggulangan kabut asap tidak berbeda dengan bencana lainnya. Karena itu, kejadian asap ini tidak perlu dikategorikan bencana nasional.
Menurut JK, koordinasi lebih lanjut untuk menanggulangi kabut asap akan dilakukan Rabu 16 September besok. Seluruh jajaran pemerintah akan membahas permasalahan kabut asap dalam Sidang Kabinet Terbatas.
JK mengaku bersyukur hujan mengguyur beberapa wilayah yang diselimuti kabut asap Senin kemarin. "Saya mendapatkan laporan dari gubernur Jambi dan Riau, semalam hujan sudah agak lumayan."
"Memang angin ke utara akan terjadi beberapa dari Sumsel. Tapi karena sudah mulai hujan, maka sudah baiklah kondisinya mudah-mudahan," sambung dia.
JK menegaskan, siapa saja yang terlibat pembakaran lahan atau hutan akan ditindak tegas dan diberi sanksi sesuai perbuatannya.
"Ya pengadilan. Penjara kalau terbukti. Ganti rugi, semua pasti ada hukumnya."
JK mengimbau kepada pihak sekolah agar meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah, supaya kesehatan anak didiknya tidak terganggu. Selama masih ada kabut asap, masyarakat diharapkan memakai masker.
Channel News Asia Senin kemarin menyiarkan, Kementerian Pertahanan Singapura menyatakan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen telah menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu pada Kamis 10 September lalu, untuk menawarkan bantuan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah provinsi, antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, Polri sudah menetapkan para tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan, seperti di Riau ada 30 orang, dan Jambi 25 orang. Sedangkan di Sumatera Selatan, Polri juga tengah menyelidiki 13 perusahaan. (Rmn/Sss)