Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Diperiksa KPK, Politikus Golkar Minta Setnov Bersikap Dewasa

Politikus Golkar Chairuman Harahap diperiksa KPK sebagai saksi kasus e-KTP untuk tersangka Setya Novanto

oleh Lizsa Egeham diperbarui 28 Jul 2017, 16:53 WIB

Diterbitkan 28 Jul 2017, 16:53 WIB

KPK Panggil Chairuman Harahap untuk Jadi Saksi Setya Novanto

Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap memenuhi panggilan penyidik antirasuah di Gedung KPK, Jumat (28/7). Politisi Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Golkar Chairuman Harahap meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bersikap dewasa dalam berpolitik. Terlebih, pasca Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP.

"Saya kira pimpinan partai bijaksanalah untuk itu. Saya rasa cukup dewasalah. Jadi dalam berpolitik ini harus lebih dewasalah," kata Chairuman usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Mantan Ketua Komisi II DPR itu menilai, desakan dari kader muda Partai Golkar yang meminta agar Novanto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar adalah hal yang wajar.

"Kita biarkanlah mekanisme yang sudah ada, tentu Partai Golkar partai yang sudah dewasa. Tentu yang tahu bagaimana menyelesaikan urusan internal di partai ya partailah," jelas Chairuman.

Chairuman sendiri diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka Novanto. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, dia disebut menerima aliran dana dari proyek e-KTP sejumlah USD 584.000 dan Rp 26 miliar.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin juga mengatakan bahwa Chairuman berperan banyak dalam proyek e-KTP. Salah satunya adalah meloloskan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa, yaitu Irman dengan hukuman penjara tujuh tahun dan terdakwa Sugiharto dengan hukuman penjara lima tahun.

Tersangka ketiga yang ditetapkan KPK adalah Andi Narogong, sedangkan Setya Novanto merupakan tersangka keempat.

KPK menduga Novanto dan Andi Narogong memiliki peran penting dalam proyek e-KTP. Baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran di DPR, serta proses pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Tersangka kelima, yakni politikus Partai Golkar, Markus Nari. Selain sebagai tersangka korupsi e-KTP, Markus juga dijerat pasal menghalangi dan merintangi proses penyidikan dan persidangan e-KTP.

Markus diduga memengaruhi politikus Hanura, Miryam S Haryani, agar tak mengakui berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sidang. Alhasil, Miryam pun ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam persidangan kasus e-KTP.

Saksikan Video Menarik di bawah Ini:

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka