Ketahanan Pangan Rawan Korupsi, Abraham Samad Minta KPK Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di bidang ketahanan pangan, menunjukkan sektor ini masih rawan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Karena itu, kata Abraham, KPK harus menutup celah potensi korupsi ini dengan mengaktifkan segera satuan tugas di sejumlah kementerian, khususnya Pertanian.

Potensi korupsi sektor ketahanan pangan itu antara lain terkait kredit usaha rakyat (KUR), subsidi benih, pupuk bersubsidi, asuransi pertanian, dan pengadaan komoditas pangan strategis.

"Makin leluasanya eksportir dan importir sektor pangan karena mendapat keistimewaan pejabat di kementerian tertentu, juga merupakan lahan subur korupsi pangan," ujar Abraham dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/3/2018), di Jakarta.

Jika potensi korupsi ini tidak tertangani dengan baik, ucap Abraham, swasembada pangan bisa terhambat oleh korupsi yang pada gilirannya dapat menganggu ketenangan masyarakat desa, mengingat 70 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan.

"Sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi karena adanya perputaran uang yang sangat signifikan. Korupsi impor daging dan impor gula yang pernah dibongkar KPK adalah salah satu contoh betapa sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi," kata Abraham yang menjadi Ketua KPK periode 2011-2015.

Menurut Abraham, peristiwa masa lalu di mana KPK menangkap tersangka korupsi impor daging sapi, yang melibatkan pucuk pimpinan tertinggi sebuah partai politik, dan juga menangkap tangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, menunjukkan korupsi di sektor ketahanan pangan bukan omong kosong.

"Ketahanan pangan rakyat dapat terganggu jika korupsi ini dibiarkan," tegas Abraham.

Untuk mencegah dan menutup celah korupsi dalam sektor ini, Abraham mengimbau koleganya di KPK untuk segera mengaktifkan satuan tugas di sejumlah kementerian terkait, selain mengaktifkan operasi tangkap tangan kepada siapa pun yang terlibat.

Menurut Abraham, celah korupsi bisa terbuka di tata niaga impor komoditas pangan strategis disebabkan dua hal yakni aspek regulasidan aspek tata laksana pengawasan. Selain itu, Abraham juga menyorot kerawanan korupsi pada proyek pencetakan sawah baru dan pengadaan pupuk, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.