3 Penumpang Positif Corona, Wali Kota Bogor Kembali Minta Kemenhub Hentikan Operasional KRL

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor menyampaikan sejumlah opsi kepada pemerintah pusat terkait terkait langkah yang perlu diambil untuk memutus penyebaran Covid-19 di stasiun kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, menyetop operasional KRL secara total menjadi opsi pertama yang perlu dilakukan. Hal ini penting mengingat KRL adalah moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat dari berbagai kalangan. Sehingga berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19 dari penumpang terutama yang tidak memiliki gejala corona.

"Sudah ada 3 orang dinyatakan positif hasil tes swab kemarin. Itu kan dari stasiun. Dan ini orang tanpa gejala (OTG). Dia berkeliaran menyebarkan virus dan bisa mematikan orang," ujar Bima Arya, Senin (4/5/2020).

Opsi kedua yakni pemerintah mengeluarkan kebijakan agar setiap perusahaan yang masuk delapan sektor usaha yang dikecualikan, untuk menyediakan bus antarjemput bagi karyawannya.

"Pabrik atau jenis usaha yang masuk 8 sektor yang dikecualikan itu menyediakan layanan bagi karyawannya supaya mereka terkontrol," kata dia.

Bila opsi tersebut tidak disetujui, kata Bima, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus mengevaluasi layanan commuter line secara maksimal.

"Operator harus bisa menjamin bahwa di stasiun dan gerbong betul-betul aman. Jadwal keberangkatannya pun diatur semaksimal mungkin supaya tidak terjadi penumpukan," terangnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurutnya, beberapa opsi tersebut merupakan upaya pemerintah daerah guna memaksimalkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah berlangsung sejak 15 April 3020. Hal ini untuk menekan dan memutus penyebaran Covid-19 di wilayah Jabodebek.

"Kerja keras kita di PSBB ini di stasiun dan pasar. Jadi semua harus saling mendukung ada evaluasi kebijakan agar PSBB yang sedang berlangsung tidak sia-sia," kata dia.

Beberapa rekomendasi tersebut, lanjut Bima, akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi dasar perubahan kebijakan.

"Tidak bisa tidak, harus ada evaluasi kebijakan. Kemarin kita koordinasi di WhatsApp Group dengan 5 kepala daerah. Kita akan bersurat lagi lebih detil memberikan opsi-opsi tadi untuk dibahas oleh kementerian," ujarnya