Gubernur Babel Didesak Longgarkan Peraturan Sektor Pertambangan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman didesak untuk melonggarkan peraturan di sektor pertambangan, sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat di Bangka Belitung. Sebab, sektor inilah yang menjadi penyumbang dan penyokong utama perekonomian Bangka Belitung selain komoditas pertanian dan komoditas lainnya.

Karena itu, Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Bangka Belitung Hasyim Ashari menyesali kebijakan Pemprov Bangka Belitung yang menerbitkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) hanya kepada lima perusahaan tambang besar untuk beroperasi.

Keputusan tersebut dinilai sangat melukai hati warga Bangka Belitung. Apalagi di tengah pandemik Covid-19.

"Tentu kebijakan ini tidak adil dan patut dipertanyakan. Harusnya Pemprov Bangka Belitung membuka semua, jangan hanya lima perusahaan tersebut," tegas Hasyim.

Terpisah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengakui perekonomian di Babel terus menurun secara drastis ditambah dengan adanya pandemik virus Corona baru atau Covid-19.

Untuk itu, Erzaldi Rosman berjanji akan menerima masukan terkait pengaturan kebijakan pada sektor pertambangan yang menjadi andalan perekonimian di Bangka Belitung.

"Kita akan pelajari dulu, karena ada beberapa kewenangan yang berkaitan dengan pemerintah pusat juga, dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Erzaldi Rosman juga meminta desakan-desakan seperti yang disampaikan oleh PD KAMMI juga diarahkan kepada anggota DPR RI untuk ikut mendesak dan bersama-sama mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

"Saya pikir dengan adanya kebijakan relaksasi ekonomi akan sangat membantu kita ke depan," pungkas Rosman.