Dari Fahri Hamzah hingga Ngabalin, Ini 6 Respons BEM UI Usai Dipanggil Rektorat karena Kritik Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat media sosial berbuntut panjang.

Seperti diketahui, lewat poster bergambar Presiden Jokowi, BEM UI menulis "Jokowi: The King of Lip Service".

Unggahan itu menuai pro dan kontra. Salah satu yang menanggapi adalah politikus Partai Gelora Fahri Hamzah. Dia mengecam sikap Rektorat Universitas Indonesia yang memanggil BEM UI.

"Tahun 1998 Orba tumbang. Rupanya mental Orba pindah ke Rektorat UI mengancam mahasiswa," ujar Fahri lewat twitter, Senin (28/6/2021).

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar banyak mengenai pemanggilan BEM UI oleh rektorat. Ngabalin menyebut, polemik itu adalah masalah internal kampus.

"Itu sudah dijawab oleh UI, biar lah itu menjadi ranah yang dikomunikasikan secara internal di UI. Namanya juga teman-teman, adek-adek mahasiswa, biar dikomunikasikan internal UI," kata Ngabalin.

Berikut sederet tanggapan berbagai pihak soal unggahan BEM UI yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat media sosial dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah mengecam sikap Rektorat Universitas Indonesia yang memanggil BEM UI terkait kritikan pada Presiden Jokowi yang menyebutnya sebagai The king of lip service.

"Tahun 1998 Orba tumbang. Rupanya mental Orba pindah ke Rektorat UI mengancam mahasiswa," ujarnya lewat twitter, Senin (28/6/2021).

Fahri menyatakan kampus harus bebas dari pengekangan. Sebab, menurutnya sudah menjadi tugas mahasiswa untuk berpikir dan bertindak kritis.

"Semoga tindakan Rektorat UI tidak benar. Kampus harus menjadi sumber kebebasan. Masa depan kita adalah kebebasan. Meski pandemi membelenggu fisik kita tapi jiwa dan pikiran harus merdeka. Kampus adalah persemaian generasi kepemimpinan yang harus terlepas dari pengangkangan!," beber Fahri.

Fahri menyebut tindakan rektorat sama saja dengan Orde Baru.

Senada dengan Fahri Hamzah, Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon juga mengecam sikap rektorat UI. Ia menyebut pemanggilan itu upaya membungkam kebebasan berekspresi BEM UI.

"Sebagai alumni UI, saya mengecam sikap Rektorat @univ_indonesia yang cenderung membungkam kebebasan berekspresi @BEMUI_Official. UI harusnya mengkaji dan mendalami apa yang disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi dan argumentasi. Sungguh memalukan pakai “panggilan” segala," ucap Fadli Zon.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kritik yang disampaikan BEM UI patut diapresiasi. Supaya, Presiden Jokowi tidak salah langkah dan mengambil kebijakan keliru.

"Tentunya keberanian dan posisi nonpartisan adik-adik mahasiswa seperti ini harus terus kita dukung, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi yang sehat. Ada oase di tengah gersangnya demokrasi hari ini di Indonesia," ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Dia menilai, secara subtansi, kritik BEM UI tidak asal. Sebab menggunakan kajian dan referensi yang jelas.

"Gaya mengkritik seperti ini pun patut mendapatkan apresiasi dan dijadikan contoh. Bukan sekedar melontarkan kritik, melainkan berdasarkan kajian. Ada data dan fakta yang diungkap. Perlu dijadikan budaya baru bagi anak-anak muda dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak ke rakyat," kata dia.

Menurut dia, pemanggilan pihak kampus terhadap BEM tidak perlu dipaksa untuk mencapai kesepakatan. Herzaky berharap para mahasiswa tersebut tidak diberikan sanksi akademis.

"Bila memang kemudian tidak bersepakat, kami berharap tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya," kata Herzaky.

Herzaky mengatakan, pihak kampus sebaiknya memfasilitasi mahasiswa BEM UI untuk bertemu Presiden Jokowi.

"Berikan ruang untuk generasi masa depan Indonesia bertumbuh dan berkembang. Kalau perlu, pihak kampus bisa fasilitasi mereka bertemu dengan Bapak Presiden," kata dia.

"Bapak Presiden memang sedang kesusahan dalam menangani krisis kesehatan dan krisis ekonomi karena Pandemi Covid-19. Mungkin saja jika mendapat masukan baru dan segar dari adik-adik mahasiswa bisa membantu Beliau berpikir dengan lebih jernih lagi," sambung Herzaky.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan respon negatif terhadap BEM UI. Setelah ramai kritikan oleh BEM yang menyebut Presiden Joko Widodo King of Lip Service

Mardani mengatakan, suara mahasiswa merupakan suara yang jujur. Semua pihak seharusnya melihat kritikan BEM UI itu sebagai pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa.

"Suara mahasiswa hati nurani. Suara mahasiswa jujur. Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa," ujar Mardani kepada merdeka.com.

Mardani menilai, semua pihak tidak perlu tersinggung. Termasuk pihak Rektorat UI yang memanggil BEM UI setelah ramai kritikan tersebut. Kampus seharusnya jadi lahan subur demokrasi, bukan alat oligarki.

"Dan enggak usah baper semua pihak. Termasuk rektorat. Jadikan kampus lahan subur bagi demokrasi, jangan jadi alat oligarki," kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Mardani pun mengomentari peretasan yang dialami sejumlah pengurus BEM UI. Ia mengatakan, hal ini akan menjadi preseden buruk demokrasi.

"Peretasan akun jadi preseden buruk bagi demokrasi," jelas dia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar banyak mengenai pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh rektorat, usai BEM meluncurkan kritik pada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service.

Ngabalin menyebut, polemik itu adalah masalah internal kampus.

"Itu sudah dijawab oleh UI, biar lah itu menjadi ranah yang dikomunikasikan secara internal di UI. Namanya juga teman-teman, adek-adek mahasiswa, biar dikomunikasikan internal UI," kata Ngabalin pada wartawan, Senin (28/6/2021).

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menyebut pemerintah tidak pernah antikritik, namun kritik menurutnya harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons," kata Donny.

Donny menyebut kritikan BEM UI seharusnya berdasarkan data dan fakta. Dengan adanya data, maka pihaknya dapat merespon dan berdiskusi.

"Ekspresi dari adek adek mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data data, kita berdiskusi," jelas Donny.

Meme Presiden Jokowi yang diunggah akun media sosial BEM UI menuai pro dan kontra. Meme itu melabeli Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Merespons hal itu, Humas Universitas Indonesia (UI), Amelita Lusia mengaku pihaknya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.

"Pada intinya UI menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat," tegas Amelita saat dihubungi Liputan6.com, Senin (28/6/2021).

Amelita mengatakan, kritik mesti didasari oleh kajian akademis. Terlebih lagi mesti tak melanggar aturan hukum di Indonesia. 

"UI dan civitas akademika harus merujuk pada kajian akademis dan memenuhi tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia," ucap dia.

Pihaknya yang sebelumnya memanggil BEM UI ihwal masalah tersebut, menyatakan bahwa pertemuan antara BEM UI dengan pihak kemahasiswaan adalah hal biasa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat media sosial. Lewat poster bergambar Presiden Jokowi, BEM menulis "Jokowi: The King of Lip Service".