Bentuk Panja, DPR Ingin Tahu Detail Tata Kelola Vaksinasi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pihaknya masih memproses terkait dibentuknya panitia kerja atau panja terkait vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

"Masih proses (pembentukan Panja)," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (24/1/2022).

Dirinya menuturkan, dibentuknya panja vaksinasi Covid-19 ini untuk mengetahui tata kelola vaksin saat ini.

"Melakukan pengawasan lebih intensif tentang tata kelola vaksin," jelas Kurniasih.

Senada, anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Netty Prasetiyani menyampaikan Komisi IX berencana membentuk panitia kerja (panja) yang khusus permasalahan di sektor vaksinasi.

"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin," kata Netty

Hal itu sebagai bentuk respons banyaknya masalah seputar vaksinasi. Baru-baru ini saja, publik dikejutkan dengan vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat.

"DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," jelas Netty.

Diketahui, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.

"Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," ungkap Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ditulis Kamis (20/1/2022).

Indonesia mendapatkan donasi merek vaksin Covid-19 paling banyak berupa AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Antara vaksin hasil donasi dan pembelian langsung pun bisa dibedakan, yang dapat dicek melalui barcode pada masing-masing vaksin.