Anggaran Infrastruktur Naik, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Konstruksi?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 392 triliun. Anggaran infrastruktur itu naik 7,8 persen dari proyeksi realisasi anggaran infrastruktur tahun ini sebesar Rp 363,8 triliun.

Analis menilai, kebijakan itu sudah cukup tepat dilakukan, Mengingat anggaran pemerintah Rp 3.041,7 triliun dari Rp 2.714,2 triliun dalam APBN 2022.

"Jadi menaikkan budget sudah tepat menurut saya. Apalagi anggaran pemerintah juga naik cukup lumayan tahun depan. Pak Jokowi cukup optimis kemarin, dan sudah direspons positif juga oleh market. Jadi ini sudah langkah yang tepat,” kata Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana kepada Liputan6.com, ditulis Jumat (19/8/2022).

Bagi emiten konstruksi, alokasi dana tersbeut setidaknya dapat memberikan kepastian dari isi penjualan. Namun, dari sisi pendapatan, kas, Wawan mengatakan masih ada Pekerjaan Rumah (PR). “Kalau kita spesifik konstruksi ini cukup berat, karena biasanya emitennya disuruh bikin dulu. Setelah jadi baru bisa dibayar atau dijual untuk dibeli,” imbuh dia.

Kondisi itu, kata Wawan, menjadi salah satu biang kerok emiten konstruksi dan infrastruktur membutuhkan pendanaan besar di awal dan tak jarang mengganggu kas perusahaan.

Alih-alih berkutat pada sektor konstruksi, Wawan menilai sektor infrastruktur lebih menarik. Misalnya, di telekomunikasi ada PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Kemudian di sektor infrastruktur menara ada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL). "Infrastrktur lebih membaik dari  drag konstruksi, TLKM bisa dicermati," tandas Wawan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pembangunan infrastruktur tahun 2023 dianggarkan Rp 392,0 triliun. Angka tersebut bagian dari gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 yang direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun.

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 392,0 triliun,” kata Jokowi dalam pembukaan pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR RI, Selasa, 16 Agustus 2022.

Anggaran pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.

Tak hanya itu saja, anggaran itu juga untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan.

Adapun untuk anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Kemudian, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

“Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Sementara, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun. Menurut Jokowi, kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

“Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ujar Jokowi.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Diakhir, Jokowi menyampaikan, Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.