Ini Cara Pemerintah Dorong Produksi Sapi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko widodo (Jokowi) menyiapkan skema atau pembangunan klaster sapi di beberapa daerah sebagai tempat produksi dan meningkatkan produksi sapi lokal. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan program swasembada pangan dan daging pada 2019.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti usai Rapat Koordinasi Pangan di kantornya, mengatakan, pemerintah membahas cara membuat skema produksi sapi supaya ikut mengerek populasi sapi nasional.

"Kami bahas bagaimana menjaga populasi sapi terjaga dan meningkat. Jadi perlu ada skema yang baik," katanya, Jumat (6/11/2015).

Tujuan dari program klaster ini, diakui Djarot, menghindari gangguan populasi maupun produksi sapi di masing-masing daerah. Sehingga suatu daerah dapat mencukupi kebutuhan daging sapi dari produksi sapi lokal setempat.

"Jadi bagaimana menyelamatkan satu daerah tanpa mengganggu daerah lain. Harus ada tempat, misalnya Jakarta, Lampung dan daerah lain perlu disiapkan klaster. Jangan saat kurang kebutuhan di Jakarta, harus ambil dari jawa Timur, tapi pasokan di Jawa Timur jadi terganggu. Ini harus kita hindari," terangnya.

Dalam hal ini, Djarot mengaku, Perum Bulog berperan sebagai operator yang bertugas menarik investor untuk membangun klaster sapi tersebut. Hanya saja, ia belum mau menjelaskan secara lebih detal skema klaster ini. "Belum ada pembicaraan lebih jauh," ujar Djarot.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengaku telah mempersiapkan lahan sampai 3.600 hektare (ha) untuk lahan peternakan masyarakat. Lahan tersebut tersedia di Sulawesi Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung dan daerah lainnya.

"Ada lahan minimal 10 ha disiapkan untuk ditanami rumput untuk kerjasama pemerintah daerah (pemda) dan bank BUMN atau bank pembangunan daerah. Juga kebutuhan lahan di Pulau Bangka Belitung sebagai pulau karantina sapi," cetusnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengaku telah merampungkan landasan hukum untuk menjadikan salah satu pulau di Bangka Belitung sebagai pulau khusus sapi atau yang dinamakan pulau karantina.

"Tadi pagi Pak Presiden telepon saya, menanyakan kapan pulau karantina itu bisa dioperasikan. Saat ini saya rampungkan PP-nya, kita ajukan dulu ke Pak Presiden, jadi bulan depan PP sudah keluar, langsung bisa dioperasikan," kata Amran.

Adapun pulau yang akan menjadi tempat khusus karantina sapi tersebut adalah Pulau Naduk di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung‎. Pulau karantina tersebut berfungsi untuk memastikan sapi impor yang masuk Indonesia bebas penyakit. Dengan demikian, Indonesia bisa mengimpor sapi indukan selain dari Australia dan New Zealand.

Dijelaskan Amran, standar pemeriksaan setiap sapi didasarkan pada negara asal sapi impor. Jika di negara asal pemeriksaannya sudah baik, di Indonesia tidak akan dilakukan pemeriksaan terlalu ketat. Untuk negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) maka sapi akan dilakukan pemeriksaan hingga keturunan sapi itu sendiri.

Nantinya, sapi-sapi yang tidak lolos tes pemeriksaan kesehatan akan dimusnahkan. Namun, hingga saat ini Amran belum memastikan bagaimana proses pemusnahannya.

Di samping itu, dia bilang, pemerintah ke depan berharap dapat membuka impor daging sapi dari negara lain, seperti India yang menjual harga daging US$ 2,4 per kg, Singapura, Malaysia, dan New Zealand di harga Rp 40.000-50.000 per kg.

"Nanti sapi dari semua negara masuk ke situ, jadi jangan lagi kita impor dagingnya, tapi kita beli pabriknya, kita beli indukan, ini untuk menurunkan dan menjaga harga daging," tegas Amran. (Fik/Gdn)