Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Kementerian PUPR Minta DPR Setujui Anggaran Pembebasan Lahan

Selama ini Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seringkali melakukan pembebasan lahan sendiri dengan sistem dana talangan.

oleh Septian Deny diperbarui 11 Jul 2016, 15:58 WIB

Diterbitkan 11 Jul 2016, 15:58 WIB

Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara mendapatkan dana Rp 16 triliun untuk pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap dana sebesar Rp 16 triliun yang dialokasikan untuk Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) segera mendapatkan persetujuan dari DPR.

Lantaran dana tersebut untuk pembebasan lahan proyek infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini mengatakan, jika dana ini tidak segera dialokasikan ke BL‎U tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proyek infrastruktur. Lantaran jika tidak ada dana yang tersedia, maka proses pembebasan lahan akan semakin lama.

"Kalau tanah ini tidak selesai, semuanya tidak selesai. Kecuali kalau konstruksinya terhambat kita bisa pinjam kalau BUJT yang mengerjakan. Tapi kalau tanah tidak ada, itu tugas pemerintah. Justru ini yang harus di selesaikan dulu baru yang lain," ujar dia di Jakarta, Senin (11/7/2016).

Dia menjelaskan, selama ini Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seringkali melakukan pembebasan lahan sendiri dengan sistem dana talangan. Namun dana tersebut harusnya langsung diganti pemerintah ketika proyek sudah mulai berjalan.

"BUJT sudah mau mengerjakan dulu dengan harapan tanahnya diberesin, tapi kalau di ujung-ujung itu tidak dialokasikan, itu membuat kami malu dengan BUJT, malu dengan semua orang. Dia sudah mau menalangi. Apa lagi si pengorbanan yang harus dilakukan," kata dia.

Oleh sebab itu, dirinya berharap agar dana Rp 16 triliun untuk BLU LMAN bisa segera disetujui oleh DPR. Dengan demikian, Kementerian PUPR bisa fokus membangun proyek-proyek infrastruktur yang ditargetkan pemerintah.‎

"Saya ingin pertanyakan kita ini mau bangun infrastruktur apa tidak. Dikasih duit tidak tapi kita ingin proyek infrastruktur cepat. Pinjaman sudah kita minta sama luar negeri sudah dikasih, APBN sudah, masa untuk lahan nggak dikasih-kasih. Kan sama saja menjegal program infrastruktur. Jadi kalau tidak dialokasikan saya bertanya sekarang, kita ini didukung tidak bangun infrastruktur," ujar dia. (Dny/Ahm)

*Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.