Menko Darmin Tak Acuhkan Laporan WEF soal Daya Saing RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengkritisi laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang menyebut posisi daya saing Indonesia turun ke peringkat 41 dari peringkat 37 pada 2015.

Lantaran indikator yang menjadi penilaian bukan menyangkut perizinan usaha, atau indikator ekonomi lainnya.

"Saya sudah baca laporan WEF, itu tidak ada urusannya dengan perizinan, bukan itu yang diukur," ujar Darmin saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Ia menuturkan, penilaian WEF lebih fokus pada pengembangan sektor keuangan, teknologi informasi, kesehatan di Indonesia. Darmin berpendapat, kondisi atas hal tersebut di Tanah Air sudah agak membaik.

"WEF mengatakan pendidikan rakyat kita banyak SD, kesehatan jelek, dari dulu juga sudah tahu. Kesiapan teknologi kita kurang, ya tapi apa negara lain lebih baik dari kita. Kita malah sudah membaik sedikit, jadi tergantung orang ngukurnya pakai model apa," jelas Darmin.

Ia mengatakan, lembaga internasional antara lain International Moneter Fund (IMF) dan Bank Dunia memiliki model penilaian masing-masing terhadap daya saing sebuah negara, termasuk Indonesia.

"Jadi kita masih tetap berpikir masih berada sedikit di atas 5 persen (pertumbuhan ekonomi). Jangan terlalu risau dengan pendapat orang lain, dia tidak lebih tahu ekonomi Indonesia," ujar Darmin.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menilai kemerosotan posisi daya saing Indonesia ke peringkat 41 dari sebelumnya di peringkat 37 pada 2015 merupakan pekerjaan rumah paling serius untuk dibenahi. Salah satunya dari sisi reformasi birokrasi yang menjadi kunci perbaikan daya saing Indonesia.

"Itu adalah PR yang sangat serius bagi kita sebagai negara, apakah baik dari sisi korupsi, efektivitas birokrasi, termasuk tingkat pajak dan pelayanan pajak di Indonesia. Walaupun masalah pajak jauh di bawah masalah korupsi dan birokrasi," kata Sri Mulyani.

Pemerintah, sambungnya, berkomitmen penuh memperbaiki segala permasalahan tersebut. Termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan membenahi birokrasi demi mendongkrak kembali daya saing Indonesia di kancah global.

"Kemenkeu terus komitmen melakukan reformasi birokrasi, karena ‎itu sangat menentukan di dalam kemampuan kita menciptakan kepercayaan, memperbaiki pelayanan, dan kepastian usaha serta menciptakan indeks daya saing," jelas Sri Mulyani. (Fik/Ahm)