Pemerintah Bantah Daya Beli Masyarakat RI Turun

Suahasil mengatakan daya beli masyarakat Indonesia tidak turun, cenderung tetap dan masih menguat

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 31 Jul 2017, 20:50 WIB
Diterbitkan 31 Jul 2017, 20:50 WIB
Belanja
Ilustrasi daya beli

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah daya beli masyarakat Indonesia turun mengingat beberapa sektor industri masih mencatatkan pertumbuhan positif dan mendulang kenaikan pendapatan di semester I-2017. Data ini pun ditopang dengan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 13,5 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara mengungkapkan, realisasi penerimaan PPN bertumbuh 13,5 persen dari Januari-Juni 2017 dibanding periode sama tahun lalu. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya kenaikan transaksi penjualan di semester I ini.

"PPN di semester I (yoy) naik 13,5 persen. Artinya transaksi naik, karena kalau tidak ada transaksi, tidak mungkin PPN naik," kata Suahasil di kantornya, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Menurutnya, data lain menunjukkan adanya kenaikan pendapatan pada sejumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di berbagai sektor, seperti ritel, properti, konstruksi, infrastruktur, manufaktur, otomotif dan peralatan berat, konsumer dan farmasi, perbankan, serta lainnya.

"Kita juga berpikir, jangan-jangan ada perubahan perilaku belanja masyarakat dari offline ke online atau shifting. Memang ada yang menyebut mal kosong, ritel tutup, tapi ritel kan hanya satu dari segala macam sektor di perekonomian," Suahasil menegaskan.

Dengan data pertumbuhan penerimaan PPN dan kenaikan pendapatan dari perusahaan-perusahaan terbuka, diakui Suahasil, daya beli masyarakat Indonesia tidak turun, cenderung tetap dan masih menguat.

"(Daya beli) masih ada dong. Pertumbuhan ekonomi kita masih 5 persen, inflasi pun terkendali dan trennya menurun. Itu artinya, pemerintah masih bisa menjaga daya beli masyarakat, kan PPN juga bukan cuma dari satu sektor saja," ucap Suahasil.  

Ia mengatakan, melalui efisiensi belanja barang kementerian/lembaga, pemerintah berupaya membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kredibel, sehingga mampu meningkatkan konfiden terhadap konsumsi dan investasi. "Kita berharap konfiden ini terus naik," pungkas Suahasil.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya