Strategi agar Jalan Tol Genjot Ekonomi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah membangun sekitar 568 kilometer (Km) jalan tol baru dalam kurun waktu tiga tahun. Pembangunan jalan tol itu juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi di daerah sekitar jalan tol tersebut.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengingatkan kalau pembangunan jalan tol bukan hanya bangun fisik infrastruktur saja. Namun, pemerintah juga perlu perhatikan kegiatan usaha masyarakat lainnya yang kena dampak dari pembangunan jalan tol itu. Oleh karena itu, dia mengimbau agar dibangun rest area atau tempat peristirahatan yang banyak di jalan tol.

"Bangun rest area di sepanjang tol jadi menciptakan rest area yang banyak. Kemudian keluar dari pintu tol dibangun restoran, hotel, dan kegiatan ekonomi lainnya," ujar Ari, saat dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis Rabu (1/11/2017).

Ia menambahkan, dengan begitu jalan tol bermanfaat untuk masyarakat terutama di daerah sekitar jalan tol dan daerah sekitar. Ia mengingatkan pembangunan jalan tol bisa berdampak positif dan negatif, sehingga pemerintah juga mesti mengurangi dampak negatif tersebut.

"Jalan tol bukan hanya untuk mengangkut tetapi juga timbulkan cipratan dampak ekonomi. Ini mewujudkan pembangunan yang inklusif," ujar dia.

Saat ditanya mengenai langkah pemerintah menggenjot proyek padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dengan melibatkan masyarakat desa, Ari menilai, langkah pemerintah itu positif.

Ia menilai, selama ini pembangunan jalan tol begitu cepat seiring perkembangan teknologi. Namun Ari melihat dampaknya kurang meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, ia melihat ide pemerintah bagus karena melibatkan masyarakat desa atau daerah sekitar untuk mengerjakan proyek padat karya. Ini seperti dilakukan Singapura dengan mendorong semua lapisan masyarakatnya untuk tetap bekerja dan produktif. Ari mencontohkan, lansia di Singapura diberikan pekerjaan seperti di bandara.

"Ide pemerintah itu untuk meningkatkan multiflier effect sehingga diberi pekerjaan. Ini menciptakan kesempatan kerja dan income," kata Ari.

Ari mengatakan, selama ini pemerintah membangun infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun dampaknya memang belum terasa. Ar adanya perkembangan teknologi untuk membantu pembangunan jalan tol itu.

"Bangun infrastruktur untuk ciptakan lapangan kerja tetapi perkembangan teknologi bangun jalan juga sebagai distruption. Akibatnya proyek tidak banyak gunakan tenaga kerja. Ini baru ketahuan pada 2015, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi hanya 5,01 persen," kata dia.

Ari mengingatkan agar pemerintah tidak hanya membangun jalan tol saja. Akan tetapi juga membuat infrastruktur yang berdampak ke desa dan daerah sekitar antara lain irigasi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan provinsi, bahkan revitalisasi jalur kereta api. Dengan melibatkan masyarakat desa untuk membangun proyek infrastruktur tersebut positif untuk ekonomi. Ari juga berpesan melibatkan masyarakat desa untuk proyek padat karya juga mesti disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya Pemerintah berencana memberi tempat khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berjualan di tempat peristirahatan (rest area) yang berada di sepanjang jalan tol anyar. Salah satunya, tol Trans Sumatera ruas Lampung dan tol Pejagan-Pemalang.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry TZ mengungkapkan, pembangunan jalan tol secara masif telah memicu penurunan omzet UMKM.

"Selama ini ada di jalan biasa, tapi dengan jalan tol, ada pergerakan, jadi sepi deh. Kami mau menjawab persoalan ini," ujar dia di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 15 September 2017.

Oleh karena itu, muncul ide untuk menyediakan lahan atau tempat khusus di rest area jalan tol, khusus bagi UMKM. Pemerintah, kata Herry, akan memfasilitasi supaya UMKM dapat berjualan dan ikut menikmati hasil pembangunan.

"Ini nanti sifatnya wajib UMKM di rest area jalan tol. Jalan tolnya yang baru, yang lagi dibangun. Contohnya di Trans Sumatera, tol Lampung dan ruas Pejagan-Pemalang di Trans Jawa," Herry menerangkan.

"Kalau untuk tol eksisting, nanti bertahap. Karena kan tol yang lama sudah crowded, nanti mau di aruh di mana. Ini akan jadi model buat yang lain," ucap dia.

Dia lebih jauh mengatakan, Kementerian PUPR telah berkomunikasi dengan seluruh pihak, termasuk operator jalan tol. Respons badan usaha, diakuinya menyambut positif rencana UMKM berjualan di rest area tol.

"Tidak ada masalah ya, karena kita kan ingin memberi solusi ke UMKM, walaupun kita tidak bisa menyelesaikannya di sepanjang jalan. Tentunya diiringi dengan pengembangan daerah yang dilintasi tol menjadi destinasi wisata," papar dia.

Untuk model bisnis dan syarat bagi UMKM masuk ke rest area tol, Herry bilang, akan diatur kemudian dalam Peraturan Menteri PUPR karena nantinya bersifat wajib. "Kita akan atur model bisnisnya, syaratnya, karena yang pasti kita kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda)," jelas Herry.