Industri yang Beri Pendidikan Vokasi Diusul Raih Insentif Pajak

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemberian insentif pajak bagi industri yang menyediakan pelatihan dan vokasi, serta melakukan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan meniru Thailand dalam mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia, yang tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetapi dengan memanfaatkan kerjasama industri.

"Kalau APBN terbatas, kita copy Thailand saja," kata Airlangga, dalam diskusi membangun industri nasional berkelanjutan, di Jakarta, (27/11/2017).

Menurut Airlangga untuk mendorong industri memberikan pela‎tihan dan pendidikan vokasi, dengan memberikan insentif pajak sebesar 200 persen. Insentif ini terkait belanja pelatihan dan pendidikan vokasi.

Selain itu, insentif pajak sebesar 300 persen untuk belanja yang terkait penelitan dan pengembangan di perusahaan tersebut.

"Mereka dikasih investment allowance 200 persen kalau investasi vokasi. Untuk mendukung inovasi, kita berikan tax allowance 300 persen untuk R&D," tutur Airlangga.

Dia mengaku, saat ini usulan tersebut sedang‎ diajukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia berharap pada kuartal pertama 2018 sudah bisa diterapkan sehingga dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.

"Kapannya ini kita sedang negosiasi, mudah mudahan sebelum kuartal pertama tahun depan selesai. Saya sudah bicara dengan Bu Menkeu," dia menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, industri siap menyerap para lulusan program pendidikan vokasi dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini karena program vokasi didesain secara khusus untuk membekali para siswa tersebut agar ketika lulus nanti bisa langsung bekerja di industri.

"Dengan sistem vokasi yang ada sekarang, lulusan SMK bisa cepat bekerja. Apalagi, jenjang karirnya juga menjanjikan," ujar dia di Jakarta, Minggu (19/11/2017)

Banyak yang memiliki latar belakang pendidikan SMK telah menduduki jabatan tinggi di beberapa perusahaan besar. “Contohnya di Gudang Garam, Coca-Cola, Krakatau Steel, dan Daihatsu. Direkturnya itu ada yang dari pendidikan SMK," lanjut dia.

Tidak hanya menjadi karyawan di perusahaan, Kementerian Perindustrian juga siap membentuk lulusan SMK menjadi wirausaha. "Lulus SMK mau kerja atau mau jadi pengusaha bisa disiapkan. Kami sudah siapkan timnya," kata dia.

Airlangga menyampaikan, Jawa Timur merupakan salah satu kontributor terbesar pada perekonomian nasional dari kinerja industrinya. “Kontribusi ekonominya 32 persen, kedua setelah Jawa Barat yang 42 persen. Makanya, program vokasi link and match antara SMK dengan industri, pertama diluncurkan untuk Jawa Timur. Daerah ini dipilih sebagai percontohan karena memiliki beragam industri,” jelas dia.

Lebih lanjut, beberapa kota industri lainnya, seperti di Kudus, Cilegon, Gresik, Sidoarjo, dan Bekasi, juga didorong agar industri meningkatkan penyerapan dari lulusan SMK atau pendidikan vokasi. “Kami telah mendorong industri masuk ke kawasan industri dan membina SMK-SMK di sekitarnya,” ungkap dia.

‎Selain menyerap para lulusan SMK, industri sudah membuka diri untuk kegiatan magang atau praktik kerja lapangan bagi pelajar SMK. “Kemarin saya kunjungan di Klaten, Jawa Tengah melihat di sana anak-anak langsung praktik kerja memakai dengan mesin yang sesungguhnya. Model ini yang akan kami dorong," tutur dia.

Terkait tenaga ahli, Kemenperin memiliki program silver expert. Maksudnya, para profesional yang sudah pensiun diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga bisa menjadi tenaga pengajar. "Jadi, mereka bisa mengajar ke SMK-SMK,” tandas Airlangga.