DJP Proyeksi Realisasi Pajak Capai 78 Persen hingga November

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak hingga tutup November 2017 sebanyak 78 persen. Target penerimaan pajak sendiri sekitar Rp 1.283,6 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugeasteadi mengatakan, khusus untuk November diperkirakan realisasi [pajak ](http://www.liputan6.com/tag/pajak "")Rp 126 triliun. Pagi tadi, realisasi pajak untuk November Rp 114 triliun.

Ken melanjutkan, jika realisasi pajak November sebesar Rp 126 triliun tercapai, maka realisasi pajak 78 persen.

"Penerimaan sekarang sudah 78 persen saya nunggu sampai jam 17.00 WIB, target saya Rp 126 triliun bulan November. Sampai tadi pagi Rp 114 triliun mudah-mudahan aja kumulatif 78 persen," kata dia di Kantor Pusat DJP Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dia mengatakan, penerimaan pajak tersebut bakal ditopang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lantaran, setoran pajak PPN biasanya di akhir bulan.

"Penerimaan akhir bulan itu biasanya PPN, selalu paling akhir antara 25-30. Kalau bayar PPN hari terakhir itu yang bayar konsumen tapi yang memungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah pungut segera setor," ungkapnya.

Di samping itu, Ken juga berpesan supaya wajib pajak menyelesaikan urusan perpajakannya. Terlebih, ini mendekati akhir tahun.

"Dan pesan saya ini akhir tahun, yang punya tunggakan supaya dibayar. Jangan sampai pas liburan di bandara dicekal, kasihan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tercatat mengumpulkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.238,2 triliun hingga akhir Oktober 2017. Realisasi tersebut 71,3 persen dari target Rp 1.736,1 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Dari data realisasi penerimaan hingga Oktober 2017 yang diterima di Jakarta, Senin 20 November 2017, pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.238,2 triliun ini berasal dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.235,5 triliun atau 71,3 persen dari target Rp 1.733 triliun dan hibah yang terkumpul Rp 2,7 triliun atau 87,2 persen dari patokan target Rp 3,1 triliun.

Adapun penerimaan dalam negeri bersumber dari setoran perpajakan yang tercatat sebesar Rp 991,2 triliun sepanjang Januari-Oktober ini. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut baru sebesar 67,3 persen dari target pemerintah Rp 1.472,7 triliun sampai akhir tahun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah mencapai 93,9 persen menjadi Rp 244,3 triliun dari target keseluruhan Rp 260,2 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai 72,1 persen atau Rp 1.537,1 triliun dari target di APBN-P 2017 yang dipatok Rp 2.133,3 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 898,5 triliun atau 65,7 persen dari target Rp 1.367 triliun.

Rincian belanja pemerintah pusat, terdiri dari penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 506,8 triliun atau 63,5 persen dari target Rp 798,6 triliun. Sedangkan belanja non K/L terealisasi 68,9 persen atau Rp 391,8 triliun sampai dengan akhir Oktober ini. Sementara targetnya Rp 568,4 triliun.

Di periode yang sama, transfer ke daerah dan dana desa realisasinya sudah mencapai 83,3 persen atau sebesar Rp 638,6 triliun dari target hingga akhir tahun ini Rp 766,3 triliun. Jika dirinci, penyerapan transfer ke daerah sudah sebesar Rp 591,1 triliun atau 83,7 persen dari target Rp 706,3 triliun dan penyaluran dana desa Rp 47,5 triliun atau 79,2 persen dari target Rp 60 triliun di 2017.

Dengan demikian, realisasi defisit anggaran hingga Oktober ini sebesar Rp 298,9 triliun atau 2,20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara target defisit pemerintah sebesar Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen dari PDB.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah sudah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp 382,5 triliun sampai dengan akhir Oktober ini. Nilai itu 96,3 persen dari target pembiayaan sampai akhir tahun ini Rp 397,2 triliun.

Sumber pembiayaan tersebut berasal dari pembiayaan utang yang realisasinya sebesar Rp 383,4 triliun atau 83,1 persen dari target Rp 461,3 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 3,5 triliun, pemberian pinjaman positif Rp 2,2 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 300 miliar. Sehingga ada kelebihan pembiayaan Rp 83,5 triliun.