JK Nilai Budi Waseso Pantas Pimpin Bulog, Asal Mau Belajar Bisnis

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengaku belum mengetahui desas desus nama Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog baru menggantikan Djarot Kusumayakti. Namun demikian, JK menilai Budi Waseso adalah sosok pekerja keras.

"Saya belum tahu tentang Bulog (pergantian Dirut), karena itu dalam lingkungan kementerian BUMN. Tapi kalau Anda bicara Pak Budi Waseso, dia seorang pekerja keras dan konsekuen waktu dia bekerja di BNN. Sangat, orang bilang, berhasil dengan upayanya itu," kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (24/4/2018).

JK menjelaskan Budi Waseso harus belajar lebih giat terkait bidang bisnis. Menurutnya, Buwas--begitu ia disapa--adalah sosok tekun di bidang hukum dan akan bekerja di bidang yang berbeda.

"Tentu Bulog beda lagi dengan hukum, tapi selama dia mau belajar dan bekerja keras di bidang bisnis tentu dapat bekerja dengan baik," ungkap JK.

Diketahui sebelumnya, nama Budi Waseso bakal menduduki jabatan Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti santer terdengar.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Siti Kuwati mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui adanya pergantian posisi direktur utama. Selain itu, Perum Bulog juga belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pergantian direktur utama.

"Sampai saat ini tidak ada SK penggantian Dirut Bulog," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Reporter : Intan Umbari Prihatin

Sumber : Merdeka.com

Rencana perombakan direksi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) ditunda. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan bahwa penyerahan surat keputusan (SK) perombakan direksi Bulog akan dilakukan pada Rabu depan.

"Jadi ditunda. Tadi dibilang Rabu ke sini lagi," kata Djarot di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada 23 April 2018. 

Dengan penundaan tersebut, Djarot mengaku belum bisa menyampaikan apapun dari hasil pertemuannya di Kementerian BUMN yang berlangsung  pada hari ini sejak pukul 11.00 WIB tadi.

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Deputi Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menjelaskan penundaan hanyalah masalah administrasi.

"Masalah administrasi yang harus dipenuhi," ucap dia kepada Liputan6.com.

Seperti diketahui, setiap pergantian direksi harus mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ketua dari Tim Penilai Akhir (TPA).