Kunjungan Turis Asing Capai 1,51 Juta Selama Agustus 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara pada Agustus sebesar 1,93 persen.

oleh Merdeka.com diperbarui 01 Okt 2018, 14:07 WIB
Diterbitkan 01 Okt 2018, 14:07 WIB
Wajah Lesu Para Bule Usai Dievakuasi dari Gili Trawangan
Turis asing yang dievakuasi dari Gili Trawangan tiba di Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, NTB, Selasa (7/8). Gempa 7 skala Richter mengguncang Lombok dan menewaskan 91 orang. (ADEK BERRY/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara atau disebut turis asing pada Agustus sebesar 1,93 persen apabila dibandingkan dengan kondisi Juli 2018. Penurunan terbesar terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali. 

"Penurunan wisatawan mancanegara terbesar di bandara intenasional NTB, bulan itu ada bencana gempa bumi. Penurunan kedua terbesar Ngurah Rai," ujar Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Kecuk melanjutkan, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Agustus lebih disebabkan oleh faktor musiman. Sebab, biasanya pada Juli terdapat kunjungan cukup besar dari Eropa dan Amerika Serikat. 

"Juli itu biasanya setiap tahun kunjungan meningkat tajam. Tapi kemudian menurun. Meskipun ada Asian Games, tetapi kunjungan di Juli itu lebih tinggi. Wisatawan dari Amerika Serikat dan Eropa itu biasanya terjadi di Juli puncaknya," kata Kecuk. 

BPS juga mencatat jumlah kunjungan turis asing selama Agustus 2018 sebesar 1,51 juta kunjungan. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh gelaran Asian Games di Jakarta dan Palembang.

"Peningkatan terjadi di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin di Palembang kita tahu ada event Asian Games jumlah 2.263 orang tapi persentase kenaikan 90,97 persen," tutur Kecuk.

Kecuk menambahkan, dari 1,51 juta kunjungan wisatawan yang datang dari Asean memiliki presentase kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 18,01 persen dibanding Agustus 2018. Sedangkan wilayah Timur Tengah memiliki penurunan paling besar yaitu 19,31 persen. 

"Sementara menurut kebangsaan kunjungan wisman yang datang ke Indonesia paling besar datang dari Tiongkok sebesar 215,2 ribu kunjungan. Lalu Malaysia sebesar 210,1 ribu kunjungan," tutur dia.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka

Genjot Pariwisata, Menpar Targetkan 20 Juta Turis Asing pada 2019

(Foto: Liputan6.com/Bawono Y)
Kementerian Pariwisata (Foto:Liputan6.com/Bawono Y)

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan sebanyak 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019.

Itu dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III 2018 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Rabu 26 September 2018.

Untuk mendukung target 20 juta wisman, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai Bali baru. Hal ini diputuskan untuk menggenjot investasi pada sektor pariwisata RI.

"Di 2019 - 2024, dibutuhkan investasi sektor pariwisata 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan dunia usaha, program pembangunan 100.000 homestay yang meliputi usaha kecil menengah (UKM) pariwisata," ujar dia di Hotel Raffles.

"Jadi besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018," tambah dia.

Arief melanjutkan, hingga  2019, sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun. Hal ini dikontribusikan melalui tiga isu penting dalam hal pembiayaan di sektor pariwisata.

"Tiga kebutuhan pembiayaan kita yaitu kebutuhan pembiayaan untuk  membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan usaha homestay 2018-2019 serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata)," ujar dia.

Diikuti 600 peserta dari berbagai sektor, pada Rakornas ini juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Pariwisata dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Lembaga Pembiayaan Pemerintah.

"Rakornas dapat dijadikan pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha melalui lembaga pemerintah seperti LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, PINA, dan LPDB maupun pembiayaan swasta seperti industri keuangan bank, industri keuangan non bank, dan pasar modal," kata Arief.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya