Analis Asing: Jokowi Unggul di Quick Count, Investor Semringah

Liputan6.com, Singapura - Presiden Joko Widodo terpantau akan melanjutkan tugasnya sebagai presiden. Hasil hitung cepat Charta Politika, Indobarometer, dan Saiful Mujani telah mengindikasikan kemenangan Jokowi.

Rupiah sempat menguat dan menyentuh Rp 14.000. Analis asing pun menyebut kemenangan Jokowi membahas hasil positif kepada pasar.

"Hasil ini cenderung favourable dari sudut pandang pasar. Keberlanjutan ini adalah yang kami ekspektasikan," ujar Shamaila Khan, director of emerging market debt di Alliance Bernstein seperti dikutip The Business Times.

Sementara, Joanne Goh, DBS equity strategist di Singapore menaikan target benchmark bank di Jakarta Composite Index (JCI) menjadi 6.900 poin setelah pemilu, sementara sebelumnya hanya 6.500.

Goh menyebut menyebut Pemerintahan Jokowi berhasil bertahan dari krisis mata uang yang terjadi di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia pun tidak terlalu terdampak.

Akan tetapi, ekonom asing memberi peringatan akan sengketa pilpres yang berpotensi terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Setelahnya, pasar akan kembali terdorong oleh program ekonomi pemerintahan Jokowi.

"Sekalinya hingar-bingar politik mereda, pasar sepertinya akan terdorong oleh fundamental makroekonomi dan berlanjutnya reformasi struktural," ujar Mohamed Faiz Nagutha, ekonomo Bank of America Merill Lynch di Singapura.

Baca juga:

Update real count pemilu 2024, di sini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap siapapun yang memenangkan pemilu bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Beberapa isu yang Menkeu sorot adalah tentang korupsi, tata kelola, dan transparansi.

"Kita tentu berharap sesudah pemilu, orang akan fokus kepada bagaimana pemerintahan yang terpililh nanti kemudian akan menjalankan program-programnya. Itu biasanya yang menimbulkan confidence," ujar Sri Mulyani usai mencoblos di TPS 77 di Pondok Aren, Tangerang Selatan. 

Sri Mulyani menyebut kebijakan dibutuhkan untuk mengatasi masalah struktural di Indonesia, termasuk isu produktivitas dan pendidikan dalam menyambut industri 4,0.

Isu seperti tata kelola, transparansi, dan korupsi, juga disorot Sri Mulyani agar menjaga kepercayaan dari masyarakat. Ini pun dinilainya bagus untuk bisnis dan investasi.

Policy memang akan menangangi masalah-masaaah struktural di di Indonesia, seperti masalah produktivitas, pendidikan Di masa industrial 4.0, Menkeu berharap bisa meng-adresss isu yang dikhawatirkan masyarakat seperti tata kelola, transparansi, korupsi. Menurutnya semuanya penting untuk menjaga confidence masyarakat serta dunia investasi dan bisnis.

"Ini juga bagus untuk investasi, karena dunia usaha, bisnis, itu mengharapkan suatu policy yang pertama dia respons terhadap fundamental di dalam negerinya, tetapi antisipatik terhadap fluktuasi globalnya. Ini kan selalu kombinasi antar keduanya," ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung membahas perang dagang dan ekonomi dunia usai beres mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sri Mulyani berharap perang dagang akan berakhir damai sehingga meringankan beban ekonomi dunia yang melemah.

Perkataan Sri Mulyani ini merespons proyeksi IMF yang menyebut estimasi pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,9 persen menjadi 3,3 persen saja. Sri Mulyani berkata pemerintah siap merespons pelemahan itu.

Sri Mulyani lantas mengutip harapan-harapan di Spring Meeting 2019 (pertemuan IMF-Bank Dunia) bahwa meski ekonomi dunia melemah, tetapi kenaikan suku bunga tidak berlangsung serta perang dagang yang mereda. 

"Kemudian ada harapan bahwa perdagangan antara Amerika dan China sudah kemungkinan memiliki titik temu," ujarnya di TPS 77, Masjid Assalaam, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Untuk Indonesia, Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu sangatlah baik. "Kita lihat kemarin (pertumbuhan ekonomi) Indonesia tahun 2018 itu 5,17 persen itu sudah termasuk yang sangat baik dari negara-negara lain," ujarnya.

Mengingat tahun 2019 memiliki tantangan berbeda, ia pun memastikan perekonomian Indonesia masih dapat bermanuver di hadapan turbulensi ekonomi global.

"Kita juga harus menjaga agar space fiskal dan moneter kita memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di dunia," terangnya.