Kementerian BUMN Ajak Swasta Bangun Proyek Besar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartiko Wirjoatmodjo bertemu dengan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta Widjaja Kamdani ke Kantornya, Jakarta.

Adapun pertemuan ini membahas mengenai kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau public private partnership (PPP).

"Jadi sekarang tindaklanjuti bagaimana swasta yang bisa ikut masuk project mana saja dan masuk partnership antara BUMN dan swasta gitu saja," kata Shinta ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

Shinta mengatakan sejauh ini pemerintah tidak menutup kemungkinan melibatkan swasta di proyek-proyek besar. Namun saat ini Kementerian BUMN sendiri masih menganalisa sektor-sektor mana saja yang memang mau dikerjasamakan.

"Sekarang kita harus kasih mereka waktu dulu untuk mengidentifikasi kira-kira project mana yang bisa ditawarkan ke swasta. Nah ini yang sekarang kita masih nunggu," kata dia.

Dia menambahkan, untuk sementara waktu, tawaran proyek sendiri belum ada. Mengingat, Kementerin BUMN masih menganalisa. "Setelah kita tahu project mana baru bisa kerja sama," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berinisiatif mengajak pihak swasta untuk ikut dalam program pembangunan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Pembiayaan lnfrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, hingga saat ini belum ada swasta yang menyampaikan ketertarikan untuk ikut serta dalam program KPBU penyediaan perumahan ini.

"Terus terang saja sampai dengan saat ini kita belum dapat minat dari pihak swasta, apakah tu dari developer apakah investor perumahan," kata Eko di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Dia meneruskan, saat ini sebenarnya suda ada satu proyek KPBU penyediaan perumahan yang tengah berjalan. Namun itu diinisiasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung yang lahan tanahnya juga dimiliki pemerintah setempat. 

Sebelumnya, Kementerian PUPR juga sempat berinisiatif menggalang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kini bernama BP Jamsostek dalam program pembangunan rumah untuk buruh. Potensi dana yang akan disediakan BP Jamsostek untuk program ini mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Eko menyatakan, pemerintah kini tengah membicarakan potensi pendanaan yang sangat besar tersebut dengan pihak BP Jamsostek.

"Sebagaimana saat ini saya kemukakan bahwa di tahun 2019-2024 ini (KPBU di bidang perumahan) akan menjadi program baru bagi pemerintah. Jadi kami akan insisasikan kembali, hidupkan kembali yang tempo hari yang sudah dirintis (kerjasama pendanaan dengan BP Jamsostek)," tuturnya.

Terkait pemakaian dana tersebut, ia mengemukakan, hal itu jadi wewenang BP Jamsostek selaku pemilik uang.

"Itu kan posisi keuangan mereka (BP Jamsostek). Tapi kita harus bicarakan apakah harus sebesar itu, semuanya atau tidak itu yang tengah kita bicarakan," ujar Eko.ahu

Dia pun berharap, kerjasama pendanaan untuk pembiayaan perumahan dengan BP Jamsostek bisa terlaksana tahun depan. "Kami berharap, itu salah satu sumber (pendanaan)," tandasnya.