Terdapat 3.242 Aduan Soal Jaring Pengaman Sosial, Mayoritas Pungli dan Salah Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Terdapat 3.242 aduan masyarakat terkait pelaksanaan program bantuan jaring pengaman sosial (JPS). Aduan dikumpulkan dari telepon, situs, dan media sosial kementerian, serta situs Lapor! Presiden.

"Artinya, perhatian terbesar masyarakat saat ini tentang JPS," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam pernyataannya, Selasa (16/6/2020).

Menurutnya, aduan masyarakat mencakup Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 1.129 aduan, JPS Lain sebanyak 2.113 aduan, Dana Desa sebanyak 282 aduan, serta 18 jumlah pengaduan lainnya. Proporsi pengaduan BLT-DD sendiri mencapai 2 persen dari total 74.953 desa penerima manfaat.

Halim kemudian berujar, mayoritas aduan berupa pungli, salah sasaran, penyelewengan, dan lainnya. Seperti di Desa Kuta Lhoksukon, Aceh Utara, masyarakat melakukan aduan terkait pemotongan BLT-DD dan salah sasaran.

Bahkan di Desa Lante provinsi NTT, aparat desa akan melakukan pemotongan BLT-DD sebesar Rp100 ribu. "Ada surat undangan disertai rencana pemotongan pada 11 Juni 2020, langsung dibatalkan camat dan pemotongan tidak terjadi," jelas dia.

Oleh karenanya, masyarakat diharapkan terus mengawal penyaluran program BLT-DD agar tepat sasaran. Untuk proses pengaduan dapat melalui menghubungi call center 1500040 atau alamat website sipemandu.kemendesa.go.id

Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, sebanyak 65.711 desa telah menerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) hingga hari ini (16/6). Ini setara 90 persen dari total 74.953 desa yang telah menerima manfaat BLT.

"BLT-DD telah tersalur sebanyak 65.711 dari 74.953 desa. Atau setara 90 persen hingga hari ini," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)  Abdul Halim Iskandar, saat menggelar video conference, Selasa (16/6).

Selain itu, tercatat sebanyak 6.881.778 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp 4.129.066.800.000 atau sekitar Rp 4,129 triliun. 

Menteri Halim melanjutkan, sampai saat ini ada 72.844 desa yang sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Ini mencakup 97 persen desa yang sudah mendapat dana desa, sehingga desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT-DD.

Oleh karenanya, dia mendorong pemerintah desa segera melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus). Wadah demokratis ini dijalankan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Setelah daftar ini diumumkan, langsung dana desa siap dibagikan kepada KPM.

Sementara itu, untuk proses monitoring dan evaluasi akan dibantu oleh badan permusyawaratan desa, camat, dan inspektorat kabupaten/kota. Namun, penanggung jawab penyaluran BLT tetap ditangan kepala desa setempat.