Erick Thohir Soal Isu Reshuffle: Siap Diangkat, Siap Juga Dicopot

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal isu reshuffle kabinet yang sempat menerpa beberapa waktu lalu.

Kala itu, Presiden Joko Widodo dalam pidato arahan Sidang Kabinet sempat marah dan mengancam akan me-reshuffle kabinet jika penanganan Corona masih 'biasa-biasa' saja. Presiden bilang, penanganan Corona hingga saat itu belum mengalami progress yang signifikan.

Erick bilang, tentunya ketika seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri lainnya sudah diangkat, maka dirinya harus menerima resiko untuk dicopot kembali, jika memang itu keputusan Presiden.

"Dari awal saya diangkat jadi Menteri, saya selalu mengatakan kita harus siap diangkat dan siap juga jika harus dicopot. Karena kita adalah pembantu Presiden," ujarnya dalam wawancara dengan stasiun televisi, sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya @erickthohir, Minggu (12/7/2020).

Dirinya melanjutkan, karena itu, pihaknya dan jajaran lain di Kementerian BUMN akan selalu bekerja maksimal dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai Key Performance Index (KPI) yang ditetapkan padanya di awal menjabat.

Pada akhirnya, penilaian final ditentukan oleh Presiden itu sendiri. Tak lupa, Erick meminta dukungan berupa penilaian dan masukan untuk membuat pihaknya bekerja lebih baik.

"Penilaian akhirnya diserahkan kepada presiden. Review dan masukan sangatlah penting bagi kami untuk dapat terus bertransformasi menjadi semakin baik lagi, untuk Indonesia," tutupnya.

Saksikan video di bawah ini:

Kementerian Keuangan menyebutkan progress realisasi pelaksanaan penanganan Covid-19 telah mencapai 4,7 persen, atau senilai Rp 87,5 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil dalam diskusi daring Breakfast Forum Strategi Pemerintah dan Dunia Usaha di Fase New Normal, Jumat (10/7/2020).

“Sekarang sudah cair 87,5 triliun, 4,7 persen. Waktu Presiden viral itu, waktu itu masih sekitar 1,5 persen. Sekarang sudah mulai naik,” kata Suahasil.

Adapun rinciannya, untuk sektor kesehatan telah terealisasi 6,71 persen dari total alokasi sebesar Rp 87,55 triliun. Kemudian, realisasi perlindungan sosial mencapai 36,84 persen dari Rp 203,90 triliun.

“Perlindungan sosial yang agak cepat. Hampir 37 persen. ini karena programnya itu memang sudah jalan, jadi tinggal menambahkan aja,” imbuh Suahasil.

Sementara sektoral K/L dan Pemda telah terealisasi 5,18 persen dari 106,11 triliun, UMKM terealisasi 24,41 persen dari total alokasi Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi masih dalam proses dengan aplikasinya sebesar Rp 53,57 triliun, serta insentif usaha telah terealisasi 11,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 120,61 triliun.

“Untuk bantuan sektoral Pemda sekitar udah sekitar 5 persen, UMKM udah sekitar 24 persen korporasi lagi kita urus, dan insentif pajak baru 11 persen,” pungkas dia.