Pengusaha Logistik Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) mendesak Pilkada 2020 ditunda karena mengkhawatirkan ancaman penularan COVID-19 meskipun diakui pula penundaan tersebut juga akan berdampak pada pendapatan jasa logistik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ALFI Akbar Djohan mengatakan walaupun potensi pendapatan jasa logistik juga akan tertunda, namun jauh lebih penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

"Artinya, dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dibanding pendapatan yang masih bisa didapatkan di saat COVID-19 ini hilang dari bumi Indonesia tercinta," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/9/2020).

Akbar mengatakan penundaan Pilkada karena pandemi COVID-19 bukanlah bentuk kegagalan dalam berdemokrasi. Pemerintah justru bisa dinilai tanggap melindungi rakyat dari penularan COVID-19, jika menunda pilkada serentak.

"Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah. Ketika situasi COVID-19 ini belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, maka walaupun nanti memutuskan untuk menunda (Pilkada) itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi. Justru masyarakat akan apresiasi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat selama masa pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu, terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Menurut Akbar, kekhawatiran juga muncul lantaran dalam rancangan aturan kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana tetap mengizinkan calon kepala daerah untuk menggelar konser sebagai salah satu metode kampanye pilkada sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan peraturan.

"Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye seperti konser, karena undang-undangnya masih sama. Ini sungguh disayangkan padahal kemarin kita mencapai rekor 4.000 kasus dalam sehari. Jadi mari kita tunda Pilkada demi kesehatan bersama," kata Akbar yang juga Direktur Utama PT Krakatau National Resources, anak usaha BUMN PT Krakatau Steel.

Di tengah pandemi covid-19, pemerintah didesak untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Berkaca pada tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, dikhawatirkan Pilkada 2020 malah justru menjadi klaster penyebaran baru Covid-19.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, Kementerian Keuangan hanya bertindak untuk pembiayaan. Sementara untuk keputusan politik, sebaiknya diserahkan kepada institusi terkait.

“Mengenai Pilkada ditunda, menurut saya juga jangan tanyakan ke kita (Kementerian Keuangan/Kemenkeu), ya. Jadi selama keputusan mengenai Pilkada, persiapan, yang membutuhkan anggaran itu kita lakukan,” kata Sri Mulyani, Rabu (23/9/2020).

Sebelumnya, meski menuai pro kontra, Pemerintah dan DPR tetap bersikukuh agar Pilkada 2020 digelar. Hal ini karena pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir.

“Jadi kalau mengenai masalah keputusan politik silahkan ditanyakan ke institusi yang lain. Kita fokus untuk Bagaimana bisa menjalankan dari sisi pelaksanaan keuangan negara-nya dulu saja,” pungkas Menkeu.