Perkuat Permodalan Koperasi, LPDB Gandeng PP Aisyiyah

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) melakukan penandatanganan MoU dengan PP Aisyiyah, untuk memperkuat permodalan koperasi.

oleh Tira Santia diperbarui 16 Nov 2020, 12:40 WIB
Diterbitkan 16 Nov 2020, 12:40 WIB
ilustrasi-koperasi
ilustrasi-koperasi

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) melakukan penandatanganan MoU dengan PP Aisyiyah, untuk memperkuat permodalan koperasi-koperasi yang ada di lingkungan organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut.

"Kami ingin mewujudkan koperasi-koperasi yang ada di lingkungan organisasi Aisyiyah menjadi koperasi yang sehat dan mandiri," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Senin (16/11/2020).

Acara yang diikuti oleh 16 koperasi yaitu syariah wanita di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo) tersebut, Supomo menegaskan MoU dengan Aisyiyah tidak sekedar kerjasama di atas kertas saja, melainkan akan langsung memformulasikan ke dalam action plan yang sudah disepakati bersama.

"Sinergi dengan organisasi Aisyiyah ini merupakan bentuk upaya pendampingan dalam rangka penerimaan dana bergulir LPDB-KUMKM. Bahkan, kami akan langsung memetakan koperasi-koperasi mana saja yang sudah siap untuk diberikan dana bergulir," katanya.

Kerjasama dengan Aisyiyah ini juga terbagi menjadi beberapa kegiatan. Diantaranya, pelatihan manajemen risiko untuk koperasi syariah, pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, hingga Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM.

"Di dalamnya juga termasuk coaching clinic, penyusunan proposal dana bergulir," ujarnya.

Supomo berharap, setelah dilakukannya Bimtek ini, koperasi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan dapat mengajukan proposal permohonan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.

Lantaran sejak tahun 2008 hingga November 2020, jumlah pencairan dana bergulir LPDB KUMKM di seluruh Indonesia telah mencapai Rp11,97 triliun dari 4.477 proposal. Khusus di Provinsi D.I Yogyakarta sebanyak Rp357,38 miliar dari 146 proposal.

Selain itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana menyebutkan ada sekitar 400 koperasi (syariah) yang berada dibawah naungan organisasi Aisyiyah di seluruh Indonesia.

"Dengan kerjasama ini, kami bisa mendata mana saja koperasi-koperasi yang bagus dan sehat yang bisa langsung mengakses dana bergulir. Untuk koperasi yang belum bagus, kami akan melakukan pendampingan untuk pembenahan tata kelola koperasi," pungkas Ari.   

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Baru 700 Koperasi di Bandung Masuk Kategori Sehat

Logo Koperasi.
Logo Koperasi.

Sebanyak 7.000 Koperasi yang tercatat di Kota Bandung, hanya 700 atau 10 pesen yang memiliki pengelolaan yang sehat dan baik. Untuk itu Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bandung harus membina koperasi lebih keras lagi.

Tujuannya agar bisa sampai level berkualitas. Menurut Wali Kota Bandung Oded M. Danial, Dekopinda harus menemukan rumus jitu untuk bagaimana memacu, membina, dan mengembangkan UMKM.

“Tidak hanya produktif tapi sampai pada level yang berkualitas," ujar Oded M. Danial dalam keterangan resminya ditulis Bandung, Minggu, 15 November 2020.

Oded mengatakan sesuai aturan yang berlaku, Dekopinda bertugas untuk membina dan mengembangkan kemampuan koperasi sebagai pelaku ekonomi.

Target itu harus dilakukan saat musyawarah daerah yang baru digelar hari ini, untuk menentukan dan menetapkan jajaran kepengurusan Dekopinda Kota Bandung yang baru.

Oded berharap dengan kepengurusan yang baru dapat membawa Dekopinda Kota Bandung bisa mengemban tugasnya dengan jauh lebih baik lagi.

“Terutama untuk membina UMKM di Kota Bandung dengan inovasi - inovasi terbaik,” jelas Oded.


Mitra Pemerintah

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kota Bandung Usep Sumarno menyatakan, lembaganya hadir sebagai mitra pemerintah. Oleh karenanya, otoritasnya terus berkolaborasi dengan pemerintah melalui Dinas UMKM Kota Bandung.

Usep mengaku Dekopinda Kota Bandung terus berupaya dalam menampung dan mengkaji aspirasi tentang kebutuhan-kebutuhan UMKM. Baik dalam segi pembinaan dan peningkatan skill.

“Melalui diklat atau workshop hingga bantuan dalam hal permodalan usaha," sebut Usep.

Namun Usep mengakui, di era yang semakin kompetitif ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 membuat iklim usaha terganggu. Sehingga tantangan bagi pelaku usaha semakin berat.

Melihat kondisi yang ada saat ini, salah satu anggota Jaringan Usaha Koperasi (JUK) sekaligus penggiat usaha Koperasi, Erik Permana berharap, dalam perhelata Musda kali ini dapat menciptakan suatu iklim yang mendorong koperasi di Kota Bandung bersatu dan bersinergi.

“Dengan situasi dan kondisi yang sulit karena pandemi seperti saat ini, kami mengharapkan Dekopinda melalui hasil Musda ini bisa lebih memberikan pembinaan yang baik bagi UMKM maupun koperasi. Sehingga kedepan bisa lebih bersatu dan bersinergi jauh lebih baik lagi,” ucap Erik.

Pada Musda Dekopinda kali ini, dihadiri oleh Ketua Dekopinwil Jawa Barat, H. Mustofa Jamaludin, Kepala Dinas UMKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman, para penasehat dan majelis pakar. (Arie Nugraha)  

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya