DPR AS Loloskan RUU Penangguhan Plafon Utang

DPR AS meloloskan penangguhan plafon utang dengan suara 219-212.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 30 Sep 2021, 17:53 WIB
Diterbitkan 30 Sep 2021, 13:40 WIB
US Capitol, Gedung Kongres AS (DPR dan DPD) (Wikimedia / Creative Commons)
US Capitol, Gedung Kongres AS (DPR dan DPD) (Wikimedia / Creative Commons)

Liputan6.com, Jakarta - DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang menangguhkan plafon utang AS. Negara ini terancam kehabisan uang bahkan tutup (government shutdown) karena masalah utang. 

Dikutip dari CNBC, Kamis (30/9/2021) DPR AS meloloskan penangguhan plafon utang dengan suara 219-212. Namun, Partai Republik dilaporkan akan menolak rencana tesebut di Senat.

Partai Republik AS telah menentang segala upaya untuk menaikkan batas pinjaman dan tampaknya berniat membuat Demokrat mengatasinya sebagai bagian dari investasi besar-besaran mereka dalam program sosial dan kebijakan iklim.

Tetapi karena RUU itu dilaporkan bakal gagal di Senat, tidak diketahui jelas bagaimana Partai Demokrat akan melanjutkan untuk menghindari default atau gagal bayar utang.

Partai tersebut kini sedang berusaha mencegah dua krisis potensial pekan ini, yaitu kemungkinan penutupan pemerintah dan default AS pertama kalinya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Risiko pada Jutaan Pekerjaan Hingga Pasar Keuangan

Saat Jalanan Kota New York Jadi Area Makan
Orang-orang berjalan melalui restoran yang mengoperasikan area luar ruangan (outdoor) hingga ke trotoar dan jalanan di New York, 3 Oktober 2020. Kota itu mengizinkan restoran membuat area makan outdoor sebagai upaya mengatasi dampak ekonomi COVID-19 yang berkelanjutan. (AP Photo/John Minchillo)

Semua anggota DPR AS dari Partai Demokrat mendukung pengesahan RUU itu, kecuali Representatif Jared Golden dari Maine dan Kurt Schrader dari Oregon.

Anggota dari Partai Republik, Adam Kinzinger dari Illinois juga tidak menyetujuinya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen telah mengatakan kepada anggota parlemen bahwa AS akan kehabisan cara untuk membayar utangnya sekitar 18 Oktober 2021.

Ketua DPR Nancy Pelosi sebelumnya juga menyampaikan pernyataan tertulis bahwa majelis akan "bergerak maju untuk menghormati tanggung jawabnya melindungi ekonomi dan keluarga di Amerika dari bencana default dengan mengeluarkan undang-undang yangmenangguhkan batas utang."

Jika Kongres gagal untuk menangguhkan atau menaikkan batas utang sebelum batas waktu, anggota parlemen berisiko gagal membayar utang negara yang dapat berdampak pada jutaan pekerjaan, pemerintah, hingga pasar keuangan.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya