Apa itu Learning Loss, Kondisi Bikin Ekonomi Babak Belur

Bank Dunia membocorkan dampak dari learning loss atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan pelajar pada perekomonian Indonesia, termasuk pada pertumbuhannya dalam jangka panjang.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 26 Jun 2023, 16:50 WIB
Diterbitkan 26 Jun 2023, 16:50 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Bank Dunia membocorkan dampak dari learning loss atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan pelajar pada perekomonian Indonesia, termasuk pada pertumbuhannya dalam jangka panjang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia membocorkan dampak dari learning loss atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan pelajar pada perekomonian Indonesia, termasuk pada pertumbuhannya dalam jangka panjang.

Badan keuangan dunia itu mengumpulkan data dari analisis menggunakan hasil SDI Survey tahun 2019 dan Learning Loss Survey Tahun 2023.

Adapun data dari Indonesia Family Life Survey atau IFLS pada tahun 2014, untuk menghitung korelasi kompetensi matematika terhadap penghasilan.

"Untuk dari data indonesia pada tahun 2014, kami menerapkan data dan pola tersebut ke dalam tingkat pembelajaran saat ini dan menemukan bahwa estimasi kerugian learning loss pada pria adalah sekitar 31 persen terhadap pendapatan seumur hidup, sedangkan di antara perempuan mencapai 39 persen terhadap pendapatan seumur hidup," kata Shinsaku Nomura dalam acara peluncuran Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2023, Senin (26/6/2023).

"Jika situasi ini berlanjut, dampak dari learning loss sulit diperbaiki," ujarnya.

Maka dari itu, Nomura membeberkan beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan Indonesia untuk memperkecil dampak dari learning loss pada ekonomi.

"Pertama, mulai dari tindakan yang disengaja untuk mempelajari pemulihan sekarang, dengan menciptakan komitmen politik untuk pemulihan pembelajaran, mengalokasikan sumber daya, dan melibatkan pemangku kepentingan," paparnya.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran guru, kepala sekolah, pejabat pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya tentang learning loss dan peran mereka dalam mengatasinya

"Tingkatkan kesadaran orang tua untuk melibatkan mereka dalam pembelajaran tambahan di rumah yang berkelanjutan," jelas Nomura.

 

Jam Belajar

Antusiasme Murid Kelas 1 SD saat Hari Pertama Sekolah
Antusias murid kelas 1 saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Jati 06 Pagi, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (11/7/2022). Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memulai Tahun Ajaran Baru 2022/2023 pada hari ini secara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Rekomendasi kebijakan kedua, adalah mengejar jam belajar yang hilang dengan menambah jam kelas untuk sementara, menawarkan pelajaran remedial, atau memanfaatkan dukungan pembelajaran privat di luar jam kelas reguler melalui inisiatif seperti Kampus Mengajar.

"Menekankan implementasi Merdeka Belajar Mengajar pada level yang tepat dan aktif mengadaptasi pembelajaran untuk pemulihan pembelajaran," sambungnya.

"Asesmen kompetensi siswa secara terus menerus dan pantau peningkatannya melalui sosialisasi penggunaan instrumen asesmen yang tersedia di platform Merdeka Belajar," imbuh Nomura.

Pemerintah juga bisa mengalokasikan sumber daya tambahan kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk kegiatan pemulihan pembelajaran di mana kinerja pembelajaran sangat rendah atau potensi learning loss sangat besar.

"Berikan dukungan implementasi dan pengembangan kapasitas untuk petugas pendidikan daerah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan implementasi intervensi yang ditargetkan. Juga perlu mendorong dukungan kepada siswa penyandang disabilitas, anak putus sekolah, dan mereka yang mungkin membutuhkan bantuan psikologis," tambah Nomura.

Indonesia Mau jadi Negara Berpenghasilan Tinggi di 2045, Ini Saran Bank Dunia

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19
Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Bank Dunia mengatakan bahwa, untuk Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, negara perlu mempercepat, bukan memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Pengalaman global bahwa negara-negara yang telah mencapai status pendapatan tinggi mendapatkannya melalui investasi yang dihasilkan oleh pasar terbuka," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen dalam acara peluncuran Indonesia Economic Prospects, Senin (26/6/2023).

"Jadi ada pelajaran yang bisa dipelajari di seluruh dunia. Dalam kasus Indonesia, hal ini berarti menghilangkan batasan-batasan yang tersisa dalam persaingan yang menghambat bisnis, peraturan pengadaan, kebijakan perdagangan internasional, peraturan pasar tenaga kerja, dan peraturan sektor keuangan," sebutnya.

Selain itu, Bank Dunia juga mengajak Indonesia untuk berinvestasi dalam pendidikan dan sumber daya manusia.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka panjang, Satu Kahkonen mengatakan, pandemi tidak hanya mengganggu kegiatan ekonomi tetapi juga pendidikan.

"Tantangan belajar sudah ada di Indonesia, bahkan jauh sebelum pandemi. Sayangnya, penilaian pembelajaran global menunjukkan bahwa pandemi memperdalam tantangan ini," bebernya.

 

Gangguan Pendapatan

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pemerintah optimistis produk-produk hilirisasi lanjutan juga dapat menopang daya saing produk ekspor Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tetapi Bank Dunia tentu melihat Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang luar biasa, memitigasi gangguan pendapatan yang disebabkan oleh pandemi.

"Mereka memperkenalkan pendekatan inovatif untuk pendidikan dan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis rumah, guru online, dan kurikulum yang disederhanakan," jelas Satu Kahkonen.

"Kita membutuhkan komitmen dan tindakan yang disengaja sekarang untuk memperkuat pembelajaran anak-anak di Indonesia, dan ini membutuhkan upaya semua pihak, bukan hanya pemerintah. Tetapi juga oleh sekolah, guru, keluarga," tambahnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya