Barang Mewah Bisa Langka Gara-Gara Larangan Terbatas Impor, Konsumen Bakal Kabur ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok pengusaha ritel dan ekosistemnya mengaku gelisah terhadap ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Lantaran, kebijakan tersebut dikhawatirkan membuat stok barang branded atau mewah dari luar negeri menjadi langka di pasar Tanah Air. 

Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai, penundaan pelaksanaan peraturan tersebut menjadi strategi yang masuk akal.

Meskipun pihaknya mendukung regulasi tersebut, namun stok barang bermerek di dalam negeri tidak mencukupi, maka akan menganggu pengalaman belanja para konsumen. 

"Untuk itu, produk-produk branded global maupun bahan baku untuk produsen memproduksi di Indonesia harus dikasih kemudahan supaya stoknya tadi (tersedia), baru kita jadi surga belanja," kata Budihardjo di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo) Handaka Santosa, menyoroti prosedur perizinan teknis (pertek) dalam konteks bisnis ritel. 

Perizinan tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, impor yang telah disetujui sebelum peraturan berlaku akan tetap berlaku hingga Desember 2024. Kedua, impor baru akan diatur sesuai dengan peraturan yang baru. 

Keterlambatan dalam kesiapan terhadap perizinan tersebut dapat mengganggu penjualan ritel. Terutama pada periode penting seperti Lebaran, yang jadi salah satu momen transaksi belanja terbesar di industri ritel.  

Oleh karenanya, Handaka usul jika masih ada kebingungan terkait verifikasi laporan laporan hasil pemeriksaan (LHP), lebih baik menunda pelaksanaannya hingga konsultasi lebih lanjut dilakukan. 

"Yang rugi itu apa? bukan image-nya pemerintah loh, (tapi) income-nya pemerintah, pendapatannya itu akan keluar kalau barang-barang enggak ada (di dalam negeri). Kalau orang-orang kaya yang belanja barang-barang mahal, don't care, dia tinggal terbang ke Singapura. Dia tinggal belanja," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku mulai Maret 2024. 

Evaluasi ini buntut dari penerapan Permendag 36 yang  menuai polemik dari industri maupun pelaku usaha jasa titip (jastip) yang masih bergantung terhadap produk-produk asal impor.

"Karena Permendag 36 itu banyak keluhan, bawa sepatu lah, soal beda dan segala macem. Nanti kita evaluasi," kata Mendag Zulhas kepada awak media di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Mendag Zulhas menyampaikan pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi penerapan Permendag 36. Evaluasi tersebut salah satunya akan menyasar penerapan aturan makanan asal impor.

"Nanti kita evaluasi kita bikin surat ke Menko untuk dibahas kembali. Misalnya makanan, masa mesti ada rekomendasi kan enggak perlu," jelasnya.

Dia mengatakan, aturan terkait pembatasan barang bawaan penumpang pesawat asal luar negeri sudah lama diterapkan. Namun, dalam Permendag 36 dikhususkan pembatasan hanya dua pasang di tiap barang. 

"Jadi kalau barang masuk, belanja, bayar dikenakan, kalau saudara beli tas Chanel buat di sini bea cukai dikenakan pungutan. Sekarang di atur yang beli lebih dari dua pasang, kalau dua pasang enggak apa-apa," terangnya.

Oleh karena itu, Zulhas menilai bahwa adanya aturan Permendag 36 justru sebenarnya membantu penumpag asal luar negeri. Karena adanya kelonggaran membawa maksimal dia barang impor tanpa harus melewati pengecekan bea cukai.

"Kalau dulu kalau pajak kan harus bayar. Sebenarnya Permendag ini membantu, sekarang kalau beli dua pasang enggak apa-apa," pungkas Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Pemerintah agar memberikan kelonggaran waktu (grace period) bagi pelaku usaha dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, terkait tahap persiapan untuk pemberlakuan peraturan pelarangan terbatas.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, mengatakan Kadin Indonesia selaku induk dari seluruh asosiasi usaha di Indonesia telah menerima berbagai masukan dari asosiasi sektoral terdampak hingga usaha jastip.

Terkait kesiapan Infrastruktur dan peraturan pendukung, Kadin menghimbau agar sistem elektronik dan seluruh peraturan pelaksana terkait Permendag 36/2023 sudah siap paling tidak 3 sampai 6 bulan sebelum pelaksanaan peraturan ini dijalankan.

"Hal ini diperlukan guna mengakomodir lonjakan permohonan perizinan dan untuk memberikan waktu yang memadai kepada seluruh pihak yang terkait guna memenuhi ketentuan peraturan tersebut," kata Juan dalam keterangan Kadin.

Di sisi lain, Bea Cukai Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag tersebut ditetapkan pada 11 Desember 2023 dan akan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkannya atau pada tanggal 10 Maret 2024.

Pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta  menyampaikan, berlakunya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini juga berimbas pada kegiatan impor melalui barang bawaan penumpang. Beberapa contoh komoditas yang dibatasi kegiatan impornya antara lain:

- Elektronik: jumlah maksimal 5 unit dan dengan total nilai maksimal FOB 1.500 per penumpang

- Alas kaki: jumlah maksimal 2 pasang per penumpang

- Tas: jumlah maksimal 2 pcs per penumpang

- Barang Tekstil Jadi Lainnya: jumlah maksimal 5 pcs per penumpang

- Telepon Seluler, Handheld dan Komputer Tablet: jumlah maksimal 2 pcs per penumpang dalam jangka waktu 1 tahun