Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan Indonesia Digital Testing House (IDTH) sebagai pusat pengujian perangkat digital dan telekomunikasi yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara.
"Saya bersyukur sekarang kita memiliki Indonesia Digital Testing House, pusat pengujian perangkat yang berstandar Internasional yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Kominfo. Terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peresmian IDTH di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Selasa (7/5/2024).
Baca Juga
Presiden menjelaskan IDTH yang menjadi wajah baru dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan Asia Tenggara.
Advertisement
Usai peninjauannya, Presiden mengatakan seluruh ruangan dan fasilitas dilengkapi dengan perangkat yang sangat modern. Presiden juga menyebutkan anggaran untuk membangun IDTH menghabiskan Rp 980 miliar.
"Jadi kalau peralatannya super canggih seperti itu ya enggak kaget, karena anggarannya gede. Dan saya tahu pengujian perangkat ini memiliki peran yang sangat krusial, seluruh perangkat digital diuji di tempat ini," kata Presiden.
Presiden memaparkan bahwa seluruh perangkat, seperti laptop, ponsel, televisi digital, handy talky hingga radar diuji di IDTH.
Standar Keamanan
Sebelum dipasarkan, seluruh perangkat diuji di IDTH untuk memastikan standar keamanan, standar kesehatan dan standar keselamatan bagi masyarakat pengguna perangkat digital.
Kepala Negara berharap IDTH tidak sekadar menjadi tempat uji sertifikasi, tetapi juga menghasilkan inovasi dan memperkuat ekosistem teknologi digital lokal.
Presiden pun meminta Kementerian Kominfo terus mendorong riset dan pengembangan (RnD), menggandeng perguruan tinggi serta perusahaan rintisan (start up), hingga kalangan UMKM dalam mendorong riset dan paten.
Dengan begitu, IDTH dapat mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi produk-produk lokal agar produk perangkat digital dalam negeri mampu bersaing.
"Digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri," kata Presiden.
Jokowi Sentil Kepala Daerah Pakai Anggaran untuk Rapat dan Studi Banding: Itu Masa Lalu!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi banding yang kebanyakan.
Presiden meminta agar kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berorientasi hasil agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, dikutip dari Antara, Senin (6/5/2024).Presiden meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah.
Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.
"Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana," kata Presiden.
Terakhir, Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Â
Advertisement
Anggaran Pengentasan Stunting
Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas.
"Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Presiden.
Oleh sebab itu Presiden berharap Musrenbangnas 2024 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ini dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran.