Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat," ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

"Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak," kata Ara.

Efisiensi Anggaran

Ke depan, Ara melanjutkan, pihaknya juga mengedepankan keterbukaan informasi di Kementerian PKP. Sehingga terjadi efisiensi anggaran serta menghindari tindak korupsi di sektor perumahan. Apalagi Kementerian PKP memiliki tugas untuk membangun 3 juta rumah, namun anggaran yang disediakan masih minim.

"Bayangkan anggaran perumahan tahun 2025 kami hanya Rp 5 triliun. Anggaran ini lebih sedikit daripada tahun 2024 yang anggaran perumahan Rp 14 triliun yang hanya bisa digunakan membangun sekitar 200 ribu unit. Jadi bayangkan kami harus membangun 3 juta rumah, dan saya harus bisa menggunakan dana non APBN untuk mensukseskan program tersebut," ungkapnya.

Ara lantas mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program perumahan. Misalnya dari pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta bisa membangun rumah lewat dana CSR nya sehingga efisiensi APBN bisa dilaksanakan dengan baik.

"Tolong bantu kami ajak khususnya semua mitra kerja untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya juga berharap dunia usaha sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun kan rakyat juga senang dan Indonesia lebih sejahtera," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal menyumbangkan 2 hektare lahan miliknya, untuk memulai inisiasi program 3 juta rumah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan, inisiasi ini sekaligus jadi cara untuk mengajak para pengembang swasta berpartisipasi dalam pembangunan program 3 juta rumah.

"Skemanya macam-macam. Ada yang saya buat tanggal 10 November groundbreaking di Tangerang. Buat siapa? Buat rakyat. Mau disewain atau dijual? Eggak. Mau dikasih aja," ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dia pun menjanjikan bahwa hunian yang nantinya tersedia tak akan dikenakan tarif bagi para penghuninya. "Gratis. Bentuknya apa, kita kasih aja," imbuhnya.

Dengan catatan, hunian itu bakal dikhususkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai macam golongan. Mulai dari masyarakat umum, hingga aparatur sipil negara (ASN) sampai TNI/Polri pun bisa ikut serta.

"Rencana saya nih, doain mudah-mudahan berhasil, di situ ada gurunya, ada TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI/Polisi yang Bintara, tamtama itu jatuhnya pindah-pindah tempat. Variasi, ada ASN juga," ungkapnya.

"Isunya cuman satu, dikasih kepada rakyat yang tepat. Jangan sampai salah sasaran. Kita kasih BLT aja sering salah sasaran kan. Jadi kita musti buat yang tepat sasaran," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara mempersilakan pihak swasta yang mau berpartisipasi dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan idenya masing-masing. Entah disumbang dalam bentuk hunian vertikal semacam apartemen atau rumah susun (rusun), ataupun rumah tapak.

"Silakan lah bentuknya apa. Dari swasta tanahnya, yang bangun swasta, sama isinya. Besok-besok bapak dari Intiland, terserah bagaimana. Mau tanahnya kayak saya, swasta dibangun, atau dibalik, gitu," kata Maruarar Sirait.