Program Hilirisasi Tak Boleh Bergantung Impor

Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menekankan pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi.

Hal ini mengingat tidak semua komoditas dapat bertahan dalam jangka panjang. Sekretaris Satgas, Ahmad Erani Yustika, menjelaskan bahwa penghitungan cadangan sumber daya alam (SDA) sebagai bahan baku hilirisasi perlu dilakukan secara cermat.

"Kita perlu mengukur cadangan sumber daya alam yang kita miliki. Dengan begitu, keberlanjutan hilirisasi dapat terjaga untuk puluhan tahun ke depan," ujar Erani dalam Diskusi Hasil Riset Tantangan dan Implikasi Hilirisasi Mineral di Indonesia, di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Erani menegaskan bahwa cadangan SDA, seperti mineral, memiliki jumlah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua komoditas dapat dihilirisasi dalam jangka panjang. Menurutnya, kemampuan cadangan SDA menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan hilirisasi.

"Jika kita hanya fokus pada proses hilirisasi tanpa menghitung cadangan dengan tepat, konsekuensinya adalah ketergantungan pada impor bahan baku. Ini akan menghentikan proses hilirisasi atau memaksa kita mengimpor bahan baku dari negara lain," jelasnya.

"Tidak semua SDA yang kita miliki saat ini dapat menjadi basis hilirisasi dalam jangka panjang. Kita perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara serius," tambah Erani.

Perlunya Kalkulasi yang Cermat

Erani menekankan pentingnya penghitungan cadangan SDA yang akurat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu menyetujui proposal hilirisasi, tetapi juga memastikan bahwa cadangan sumber daya alam mampu menopang proses tersebut dalam jangka panjang.

"Kalkulasi yang cermat diperlukan agar hilirisasi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memiliki prospek keberlanjutan di masa depan," ujarnya.

Selain keberlanjutan, Satgas juga menyoroti potensi ketimpangan yang mungkin timbul dari proses hilirisasi. Baik dari sisi investasi maupun dampaknya terhadap masyarakat di sekitar kawasan hilirisasi.

Erani menanggapi hasil riset yang menunjukkan potensi ketimpangan dalam proses hilirisasi. "Kita harus berhati-hati terhadap munculnya ketimpangan di berbagai level, baik dalam investasi maupun dampaknya terhadap masyarakat," ujarnya.

Salah satu catatan penting adalah potensi ketimpangan investasi antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hilirisasi seringkali membutuhkan modal besar dan teknologi canggih, yang mungkin sulit diakses oleh UKM.

Erani mengungkapkan bahwa belum ada riset yang secara spesifik menunjukkan fenomena ketimpangan tersebut. "Kita perlu segera melakukan pemetaan untuk melihat tingkat ketimpangan sebelum dan setelah hilirisasi di suatu wilayah," katanya.

"Jika ketimpangan melebar setelah hilirisasi, kita harus segera memetakan masalahnya dan mencari solusi untuk mencegahnya," tambahnya.

Erani menegaskan bahwa segala potensi ketimpangan perlu diantisipasi agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara merata oleh investor, negara, dan masyarakat. "Jangan sampai keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh investor dan daerah, sementara masyarakat di sekitarnya justru mengalami dampak negatif. Ini bukan konsep pembangunan yang ideal," tegasnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat, Satgas berharap proses hilirisasi dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak, sekaligus menghindari potensi ketimpangan yang merugikan.