Warga Amerika Serikat Jadi Terdakwa karena Transfer Kripto, Kok Bisa?

Liputan6.com, Jakarta - Departemen Kehakiman AS mendakwa orang Amerika Serikat (AS) yang tidak disebutkan namanya karena “dengan sengaja melanggar” sanksi internasional dengan mengirimkan jutaan mata uang kripto ke negara yang terkena sanksi.

Kemungkinan penuntutan pidana pertama untuk penghindaran sanksi terkait kripto, kasus tersebut diungkapkan oleh Hakim Hakim Distrik Columbia Zia Faruqui.

Lebih dari USD 10 juta atau sekitar Rp 156,7 miliar (asumsi kurs Rp 15.674 per dolar AS) ditransfer ke negara yang terkena sanksi. Namun, Hakim tidak menyebutkan nama platform pembayaran yang digunakan untuk transaksi kripto dan “negara yang dikenai sanksi secara komprehensif” yang ditangani oleh terdakwa. 

Saat ini, lima negara, Rusia, Kuba, Korea Utara, Iran, dan Suriah, termasuk dalam negara-negara yang terkena sanksi AS. Terdakwa dituduh mengirim lebih dari USD 10 juta dalam bitcoin (BTC) ke pertukaran kripto di satu negara yang terkena sanksi.

Sesuai dengan keputusan yang tegas, terdakwa membuat akun dengan pertukaran kripto yang berbasis di AS untuk membeli dan menjual kripto seperti eter (ETH). Pelaku kemudian menggunakan akun ini untuk mengirim ribuan dolar ke dua akun di pertukaran mata uang virtual berbasis asing. 

“Terdakwa menggunakan dua akun ini untuk mengirimkan bitcoin senilai lebih dari USD 10 juta antara Amerika Serikat dan Negara yang Dihukum untuk pelanggan Platform Pembayaran.” ujar hakim dikutip dari FX Empire, Minggu (8/10/2023). 

Kasus ini menjadi pusat perhatian karena terdakwa percaya kripto “tidak dapat dilacak.” Faktanya, terdakwa “dengan bangga menyatakan Platform Pembayaran dapat menghindari sanksi AS.”

“Terdakwa menghadapi tanggung jawab karena transaksinya menyebabkan pertukaran mata uang virtual mungkin tanpa disadari melanggar sanksi,” kata Hakim. 

Office of Foreign Assets Control (OFAC), cabang dari Departemen Keuangan AS, merilis peraturan pada 2020, yang menjelaskan cryptocurrency yang digunakan untuk transaksi ke negara-negara yang terkena sanksi tidak berbeda dengan transaksi fiat ke negara-negara tersebut.

Pelaku diduga melanggar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dan menipu Amerika Serikat. Jelas tindakan tersebut juga melanggar peraturan yang diajukan oleh OFAC.

Namun tampaknya ini bukan kasus AS pertama yang terkait langsung dengan penggunaan bitcoin untuk menghindari sanksi. Pada 2019, peneliti Ethereum Foundation Virgil Griffith didakwa membantu Korea Utara “mencuci uang dan menghindari sanksi.”

Hakim menyimpulkan pendapat sembilan halamannya tentang kasus yang masih tersegel ini dengan mengangkat dua masalah. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, popularitas stablecoin di Brasil melonjak karena investor dan perusahaan mencari perlindungan selain dolar Amerika Serikat (AS) untuk melakukan lindung nilai terhadap volatilitas pasar aset. 

Eksekutif dari beberapa bursa kripto telah menyatakan permintaan stablecoin telah meroket sejak 2022, dan meledak selama bulan-bulan terakhir 2022. 

CEO Coinext, sebuah bursa kripto nasional, Jose Artur Ribeiro mengatakan kepada surat kabar lokal Brasil. O'Globo tentang manfaat penggunaan stablecoin, dibandingkan menggunakan dolar AS di rekening bank. 

“Stablecoin tidak membayar biaya administrasi atau kinerja. Mereka yang tahu bagaimana mengelola uang lebih suka menyerahkan manajemen kepada diri mereka sendiri. Dan stablecoin memiliki pasar yang benar-benar likuid yang bekerja 24 jam sehari yang mencerminkan harga pasar,” jelas Ribeiro, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (8/10/2023). 

Di sisi lain,  CEO pertukaran kripto Bitso, Thales Freitas mengindikasikan volume perdagangan stablecoin tumbuh sebesar 85 persen pada 2022 dan platform tersebut telah mengamati minat yang lebih besar dari orang Brasil untuk aset cryptocurrency ini. 

Dia menjelaskan perusahaan kecil dan menengah, dan individu yang pergi ke luar negeri, adalah yang mendorong permintaan stablecoin.

USDT Tether di Antara Koin PilihanRibeiro menambahkan USDT, stablecoin yang dipatok dalam dolar yang dikeluarkan oleh Tether, adalah salah satu aset yang mencatat peningkatan signifikan dalam volume perdagangannya.

USDT secara konsisten menempati peringkat teratas di antara aset cryptocurrency dalam hal nilai bergerak, menurut angka yang dirilis oleh Otoritas Pajak Brasil (RFB), yang menerima laporan transaksi yang dilakukan oleh bursa nasional.

Perusahaan pihak ketiga telah berupaya mengintegrasikan USDT dengan sistem pembayaran tradisional di Brasil. Pada Oktober 2022, Smartpay, sebuah perusahaan teknologi kripto, bermitra dengan Tecban, penyedia ATM, untuk menyediakan USDT Tether di 24.000 ATM di seluruh Brasil.

Sebelumnya diberitakan, seorang eksekutif Binance mengatakan perusahaan berencana untuk menghapus stablecoin di pasar Eropa pada Juni 2024 untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Kepala hukum di Binance France, Marina Parthuisot menjelaskan karena belum ada proyek yang disetujui,  perusahaan akan menghapus semua stablecoin di Eropa pada 30 Juni 2024. 

Langkah ini menyusul disahkannya peraturan kripto penting Eropa, undang-undang Pasar dalam Aset Kripto (MiCA), yang terjadi awal tahun ini pada Juni. Ketentuan undang-undang untuk stablecoin akan mulai berlaku setahun kemudian, pada Juni 2024.

Namun, Binance telah berubah pikiran sebelumnya mengenai penghapusan aset. Pada 26 Juni, mereka membatalkan keputusannya untuk menghapus koin privasi di Eropa karena adanya revisi operasinya untuk mematuhi standar Uni Eropa dan juga setelah mendengar masukan dari komunitasnya dan berbagai proyek.

“Hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar di Eropa dibandingkan dengan negara lain di dunia,” kata Parthuisot, dikutip dari Cointelegraph, Senin (25/9/2023). 

Mengenai masalah stablecoin, pengacara yang mengikuti situasi seputar undang-undang UE yang baru berkomentar pada Juli batasan transaksi stablecoin dapat menahan adopsi kripto di Eropa. 

Di bawah aturan MiCA, akan ada batasan USD 216 juta atau setara Rp 3,3 triliun (asumsi kurs Rp 15.408 per dolar AS) yang dikenakan pada stablecoin, termasuk Tether USDT dan USDC.

Keputusan Binance untuk menghapus stablecoin demi mematuhi MiCA bukanlah satu-satunya contoh perubahan atas nama kepatuhan. Perusahaan dan negara telah beralih untuk memenuhi standar baru.