Liputan6.com, Washington DC - Setelah gagal memperpanjang Undang-undang Patriot, Senat Amerika Serikat memutuskan memberi izin kepada pemerintah dalam melakukan kembali pengawasan atas data percakapan telepon namun dengan pembatasan baru.
"Undang-undang Kebebasan AS ini memperluas wewenang pemerintah AS untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar, yang habis masa berlakunya Minggu 31 Mei tengah malam," tulis BBC yang dikutip pada Rabu (3/6/2015).
Pada Minggu 31 Mei lalu, Senat AS sudah bersidang. Namun gagal memperpanjang UU Patriot yang memberikan wewenang kepada Badan Keamanan Nasional (NSA) untuk terus mengumpulkan data percakapan telepon.
Adapun UU Kebebasan -- yang dianggap sebagai suatu kompromi- sudah mendapat dukungan dari Presiden Barack Obama yang melihatnya diperlukan untuk menghadapi ancaman terorisme.
Setelah lolos di Senat dengan suara 67 melawan 32, UU Kebebasan AS akan diserahkan kepada Presiden Obama untuk ditandatangani.
Laporan media menyebutkan dengan program baru tersebut, maka data percakapan disimpan oleh perusahaan telepon namun pemerintah bisa diminta pemerintah berdasarkan surat perintah.
Selama ini, NSA menjalankan program pengumpulan data telepon warga negara Amerika Serikat. Karena UU yang membenarkan NSA melakukan penyadapan segera berakhir, badan itu telah mematikan sejumlah server. Bila dicapai kompromi sehingga NSA tetap boleh menyadap, diperlukan waktu kira-kira satu hari untuk memulihkan server itu.
Sidang khusus Senat dikebut pada hari Minggu -- hal yang jarang terjadi sebelumnya dalam sejarah politik Amerika. Upaya memperpanjang UU Patriot gagal diwujudkan pada 23 Mei lalu, sedangkan pengadilan telah memutuskan bahwa pengumpulan data percakapan telepon oleh NSA melanggar hukum.
Penyadapan percakapan telepon secara meluas oleh NSA atau Badan Keamanan Nasional dibeberkan oleh Edward Snowden. Ia sebelumnya bekerja sebagai kontraktor NSA, yang sekarang berada di Rusia setelah diburu Amerika Serikat. (Ans)
Gagal Perpanjang UU Patriot, Senat AS Loloskan 'UU Kompromi'
Berbekal UU Kebebasan AS, pemerintah Washington kembali diberi wewenang penyadapan, namun dengan pembatasan baru.
diperbarui 03 Jun 2015, 07:37 WIBDiterbitkan 03 Jun 2015, 07:37 WIB
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 Liga InternasionalLiverpool Bayar Mahal Kemenangan atas Real Madrid di Liga Champions
8 9 10
Berita Terbaru
Prospek Emiten Ritel Jelang Natal dan Tahun Baru, Intip Rekomendasinya
Oppo Find X8 Series Debut Global di Bali, Indonesia Jadi Sorotan Dunia
7 Potret Biby Alraen Jadi Manajer Risty Tagor, Kerja Bareng Mantannya Suami
Syarat Pilkada Jakarta Digelar Dua Putaran, Apa Saja?
Revolusi Sepak Bola Jepang, Perjalanan Menuju Keunggulan di Asia
Ruben Amorim Pakai 3-4-3, Manchester United Bakal Datangkan Tomas Araujo
China dan Timur Tengah Rebutan Bangun Proyek 3 Juta Rumah Prabowo
Jadwal dan Siaran Langsung Eredivisie 2024/2025 Matchweek 14 di Vidio
Jadwal dan Live Streaming Serie A 2024/2025 Matchweek 14 di Vidio
Tips Bolu Mengembang Tinggi: Panduan Lengkap Membuat Kue Bolu Sempurna
Bukti Kecurangan di Pilgub Jateng Sudah Dilaporkan, Ganjar Pranowo: Tunggu Saja, Diproses Atau Tidak
Krisdayanti Kalah Pilkada Kota Batu, Jeje Govinda Unggul di Kabupaten Bandung Barat